Bekasi Timur – Sebanyak 50 perwakilan sekolah dari 12 kecamatan di bawah naungan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi melakukan aksi di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (27/7).
“Kami dari pihak sekolah swasta mendukung dinas pendidikan untuk melakukan PPDB Online 100 persen. Dan isu penambahan rombel di sekolah negeri dan interplasi dari komisi D ini yang ingin kami pertanyakan,” ujar Humas BMPS Kota Bekasi, Syahroni.
Lanjut Syahroni, pihak BMPS sudah melakukan persetujuan dengan Walikota bahwa apabila ada warga miskin untuk diserahkan kepada pihak swasta.
“Kasihan mereka yang anak-anak miskin ini digantungkan karena adanya interpelasi. Padahal hari ini seharusnya sudah mulai proses belajar, bukan waktunya memilih-milih sekolah. Karena PPDB online sudah ditutup,” kata dia.
Syahroni juga mengungkapkan, apabila memang ada niat baik dari DPRD untuk membantu warga miskin, kenapa baru digembar gemborkan sekarang.
“Kami menuntut DPRD untuk stop politisasi pendidikan. Interplasi kan baru ada sekarang setelah semua proses sudah selesai. nah, kemarin-kemarin kemana?,” imbuhnya.
Dalam silaturahmi tersebut, ada 3 agenda yang dibahas, yaitu mempertanyakan tujuan interplasi, mempertanyakan nasib siswa yang tak digantungkan dan menyeru untuk stop politisasi sekolah.(sel)
