Bekasi Selatan – Proyek pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) dikritisi oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi Muhammad Kurniawan. Ia mengkritisi bukan karena pembangunannya namun pelaksanaan pembangunan yang menumpuk di triwulan ke tiga.
Saat dihubungi, Muhammad Kurniawan menyesalkan pembangunan jalan dan jembatan di jalur protokol yang pengerjaannya pada saat bersamaan atau di triwulan ketiga. Seharusnya kata Kuriniawan Disbimarta bisa merencanakan dan menyiasati proyek tersebut supaya tidak terjadi penumpukan yang berakibat pada kemacetan parah di jalur utama Kota Bekasi.
“Cuma semua proyek ini kan berjalan di triwulan ketiga dari anggaran APBD 2015. Harusnya dinas terkait biasa menyiasati dengan baik itu mulai dari perencanan. Kalo semua di tumpuk di triwulan ketiga kan berat,” kata Kurniawan, Minggu (27/9)
Lanjutnya, semestinya Pemerintah Kota Bekasi juga harus melakukan sosialisai agar masyarakat dapat mengantisipasi perbaikan jalan maupun jembatan yang akan dilakukan baik di media sosial maupun spanduk.
“Harus ada sosialisasi melalui media. Biar masyarakat bisa antisipasi. Atau ada banner ditempat tertentu yang harus tersampaikan ke publik,” jelasnya kepada infobekasi.co.id.
Ia menambahkan pemerintah harus bisa menjadi mediasi kepada masyarakat sekitar yang nantinya akan digunakan sebagai jalur alternatif.
“Jangan terulang seperti Jalan Kartini, perlu di mediasi melibatkan stakeholder terkait. Jangan lupa izin ke RT setempat atau RW setempat bahwa wilayahnya untuk jalan alternatif,” tambahnnya.
Untuk kedepannya Kurniawan memberi masukan kepada Pemerinta Kota Bekasi agar lebih cermat dalam merencakanan pelaksanaan pembangunan. (Fai)
