Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari 15 hingga 18 Mei 2016 akan berada di Korea Selatan, untuk program kerja sama politik dan ekonomi, juga kebudayaan.
Jokowi, mengatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, dengan cara memperbaiki sistem kerja yang efisien dan transparan. Selain itu, di masa pemerintahannya juga, ia berbicara mengenai peran KPK dalam memerangi korupsi.
“Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK,” kata Jokowi kepada wartawan, melalui Tempo.co.id, di Lotte Hotel, Seoul, Minggu, 15 Mei 2016 petang.
Ketika Jokowi tiba di Korea Selatan, ia bertemu dengan 1.300 Diaspora Indonesia (orang Indonesia perantauan), yang datang dari berbagai daerah di Korea.
Peserta forum Diaspora menanyai Jokowi, mengenai hal yang paling rumit yang ditangani olehnya, dan Jokowi mengatakan korupsi adalah masalah terumit pertama.
Jokowi menjelaskan, pemerintahannya kali ini berfokus kepada pembangunan sistem untuk mencegah korupsi.
“Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop,” kata Jokowi.
Setelah korupsi, hal yang sulit adalah menciptakan lapangan kerja untuk para pengangguran yang ada di Indonesia.
“Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen, tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit,” ujar Jokowi.
Hal ketiga adalah mengenai kemiskinan.
Keempat, mengenai kesenjangan wilayah. Jokowi saat ini sedang mengatasi kesenjangan tersebut dengan membangun infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.
“Kelima, tentu saja kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat lagi, tapi masalahnya semua negara pertumbuhannya turun,” tutur Presiden. (Adm)
