Wakil Walikota Bekasi Ingatkan Ormas dan Parpol Laporkan Penggunaan Dana Bansos

Ahmad SyaikhuBEKASI SELATAN – Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, berharap Organisasi masyarakat (Ormas) dan Partai politik (Parpol) memenuhi hak dan kewajiban terkait dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemkot Bekasi.

Hal ini ia katakan, sebab masih ada laporan penggunaan dana bansos yang belum diberikan oleh Ormas yang ada, dan ini menjadi temuan BPK saat mengaudit laporan keuangan Pemkot Bekasi.

“Masih ada utang pelaporan dalam catatan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kumulatif sebesar Rp 2,5 triliun yang belum dilaporkan pertanggungjawabannya.  Ini pun kerap terjadi di Pemda lainnya,” kata Ahmad Syaikhu dalam sambutan kegiatan pembinaan manajemen Parpol dan Ormas di Islamic Center, Selasa, (17/05).

Dana bansos yang diberikan, menurutnya menjadi stimulus dalam rangka menunjang kegiatan di tiap Ormas, namun hanya dalam jangka tertentu dan tidak diberikan setiap tahun.

“Pemkot mengakomodir hak Ormas dalam mengusulkan proposal kegiatan. Tentu ingat juga dengan  kewajiban mereka melakukan administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bansos dengan baik,” tutur Ahmad Syaikhu.

Melalui pemberian bantuan ini, diharapkan agar Parpol dan Ormas meningkatkan semangatnya dalam pembangunan di Kota Bekasi.

“Apa yang diingikan dan dicita-citakan Ormas, menciptkan tujuan lebih besar lagi. Ormas yang hanya mengandalkan hibah bansos tidak akan berkembang atau mati suri. Karena dana ini tidak diberikan tiap tahun, tergantung Ormas itu sendiri,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan pembinaan manajemen bagi Parpol dan Ormas kali ini agar lebih tertib administasi keuangan yang dilakukan Pemkot Bekasi. Karena pihak Pemkot, kata dia, bercita-cita untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang diberikan BPK.

“Maka dari itu, kegiatan pembinaan manajemen Parpol dan Ormas agar diikuti dengan baik dan menjadi pembelajaran bagi semua. Menghindari kesalahan administrasi di waktu mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan beberapa proposal dana bansos yang disampaikan beberapa Ormas memiliki kemiripan. Dan hal ini menjadi pertimbangan dia untuk menolak usulan tersebut.

“Saking semangat membuat proposal, antar Ormas lain persis sama. Lokusnya saja yang beda, karena itu banyak yang saya tolak. Cuma beda logo dan penandatanganan. Bahkan ketikan jenis font pun sama. Ini menimbulkan tanda tanya nantinya bagi auditor. Mungkin ada koordinatornya semua bantuan ini. Itu tidak kita inginkan,” kata Ahmad Syaikhu.

Pemerintah meinginginkan, kata dia, tiap Ormas maupun Parpol membuat usulan dana bansos, dengan lebih mengutamakan kemandirian dan disesuaikan dengan kebutuhannya.

“Kita berkewjiban melaporkan penggunaan bantuan. Saya harap tidak hanya guna mendapatkan dana bansos saja, tapi banyak program Ormas perlu disinergikan dengan program di satu SKPD. Bekerja sama dalam mewujudkan Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan,” kata Ahmad Syaikhu. (Ez)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini