JAKARTA – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, bersama Kapolresta dan Dandim 05/07 Kota Bekasi, serta beberapa dinas terkait hadiri rapat di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas permasalahan TPST Bantargebang pada hari Jumat (24/06). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Pemerintah Kota Bekasi menyepakati akan swakelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Hasilnya bagus, kami sepakat bahwa akan kerja sama DKI dengan Bekasi tanpa lewat perantara lagi,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai rapat koordinasi pengamanan pelaksanaan swakelola TPST Bantargebang.
Selama ini, pengelolaan oleh PT Godang Tua Jaya dinilai tidak maksimal. Sedangan untuk penghadangan truk sampah oleh warga, Ahok menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Nantinya akan ada pengawalan pengiriman sampah selama 24 jam.
“Tidak boleh ada yang menghadang lagi nanti, kami akan serahkan para oknum ke polisi. Nanti akan kami kawal selama 24 jam,” kata Ahok.
Rahmat Effendi mengaku mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta, mengingat bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara. Pihaknya juga tidak melarang pembuangan sampah ke TPST Bantargebang selama 24 jam penuh.
“Jadi Pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh karena DKI mitra Kota Bekasi dan DKI ibu kota republik. Kami tidak bisa membayangkan kalau persoalan sampah mempermalukan negara ini,” ucap Rahmat.
Pihaknya juga setuju dengan Ahok, bahwa negara tidak boleh kalah dengan cara-cara radikalisme yang dilakukan oleh warga.
“Saya setuju negara tidak boleh kalah dengan cara-cara radikalisme seperti itu. Walaupun itu warga saya,” ucapnya.
Pegawai yang saat ini bekerja di TPST Bantargebang, Bekasi, akan direkrut menjadi Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan (Dinsih) DKI. Penyesuaian upah dilakukan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
“Kami akan swakelola. Nanti pekerjanya kami rekrut semua,” kata Ahok.
Ahok mengatakan, pihaknya akan memberikan gaji sesuai dengan UMP DKI sebesar Rp 3,1 juta setiap bulannya. Bahkan pekerja juga mendapatkan gaji ke-13 yang akan dibayarkan menjelang Hari Raya.
“Kalau kami ambil alih sekarang, semua gaji pekerja di sana langsung standar UMP DKI, bukan Bekasi. Mana yang lebih menguntungkan?” ucapnya.
Selain para pekerja, Basuki juga akan merekrut pemulung yang ada di TPST Bantargebang. Mereka dinilai sangat membantu mengurangi volume sampah yang ada di Bantargebang untuk didaur ulang.
“Termasuk semua pemulung dikasih BPJS. Supaya kalau ada kecelakaan, dia ada jaminan. Karena pemulung di sana pun menolong kami. Ada 6.000-8.000 pemulung mengurangi jumlah volume sampah. Barang-barang kan mereka olah kembali,” katanya. (Ez)
. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Pemerintah Kota Bekasi menyepakati akan swakelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.){kind=link}