Mantan Kepala Perwakilan BPKP Jabar : Utamakan Musyawarah untuk Selesaikan Persoalan PDAM

Logo Tirta BhagasasiBEKASI SELATAN – Mantan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Hamonangan Simarmata, meminta agar wali kota dan bupati Bekasi mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan PDAM, yang terpenting menurutnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.

“Harus semakin baik pelayanan kepada masyarakat, yang saat ini kurang baik, harus ditingkatkan,” ujarnya, Senin (25/07).

Pihaknya mengaku, sudah menyampaikan saran kepada wali kota agar pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan.

“Jika ribut bagaimana bisa melayani masyarakat? Saat ini harusnya dua kepala daerah dapat duduk bersama menyelesaikan masalah yang ada di PDAM,” katanya.

Persoalan PDAM Tirta Bhagasasi mencuat ke masyarakat, ketika dewan pengawas melakukan seleksi calon dirut dan dirum. Ditambah lagi adanya pengangkatan pejabat sementara yang dinilai tidak melibatkan dua belah pihak, yaitu wali kota dan bupati Bekasi.

“Ada PJS yang hanya ditanda tangani bupati, padahal PDAM Tirta Bhagasasi milik dua daerah, yakni Kota dan Kabupaten Bekasi, ini menyalahi aturan,” tutur Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata.

Pihaknya juga menilai, dalam rekrutmen calon dirut dan dirum PDAM Tirta Bhagasasi, banyak aturan yang dilanggar terkait lolosnya mantan dirut dan dirum dalam tahapan seleksi.

“Dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007, harusnya Pak Usep Rahman Salim, dan Pak Solihat, sudah tidak boleh lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Abi Surya, dari IFC. Menurutnya, dalam menjalakan PDAM Tirta Bhagasasi, dirut dan dirum masih banyak kekurangan, sehingga tidak ada alasan untuk diperpanjang masa jabatanya.

“Kalo dia sangat berprestasi, wajar. Mungkin diangkat lagi atau nyalon. Ini kan masih banyak kekurangan, masih ada warga yang ngeluh airnya tidak layak minum,” tuturnya. (Ez)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini