Bekasi Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Tumai, menegaskan bahwa persoalan kurangnya pembayaran gaji guru honorer dan Tkk akan segera teratasi karena pengajuan dana yang diajukan oleh disdik dalam APBD-P sebesar Rp 24Milyar akan segera disahkan.
“Yang ingin kita pastikan bagi pengajar bahwa perihal kekurangan gaji dan tunjangan tadi secara garis besarnya telah dsampaikan wali kota saat rapat paripurna kesepakatan kupa-ppas. Saya kira ini perlu dketahui bahwa semua sudah bisa diatasi,” ujar Tumai kepada infobekasi.co.id di kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (5/10) sore.
Ia menyebutkan, anggaran sejumlah Rp 24 Milyar tersebut akan disahkan berdasarkan jumlah yang diajukan. Begitupun ia menyebutkan bahwa dinas pendidikan pun wajib untuk membayarkan sesuai dengan jumlah tersebut.
“penggajian ini butuhnya berapa ya harus segitu. Serupiahpun nggak boleh dkurangi artinya harus full dibayar berapa kekurangannya sampai bulan desember nanti. Kalau dari jumlah segitu ternyata masih ada yang belum dibayar, berarti data disdik nggak valid dong? Tapi untuk sekarang kita percayai data yang ada di disdik,” paparnya.
Kedepan, Tumai mengaku akan diberlakukan kebijakan bahwa segala bentuk gaji guru akan dianggarkan selama satu tahun penuh pada APBD, bukan di APBD perubahan, hal ini bertujuan supaya tidak terjadi lagi kasus keterlambatan penggajian guru seperti yang terjadi saat ini.
“hasil rapat banggar kemarin sudah tegas di berikan saran bahwa hal-hal yang berkait tunjangan, gaji, hrs dianggarkan 12 bulan penuh, full. Jadi tidak seperti sekarang. Ini supaya tidak terjadi hal serupa seprti penundaan atau keterlambatan,” pungkasnya.(sel)
