Dinas LH Ingatkan 18 Perusahaan untuk Tak Buang Limbah ke Sungai

BEKASI SELATAN – Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (PDL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Masri Wati, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan minimalisir pencemaran air sungai di Kota Bekasi dengan melakukan pemanggilan terhadap delapan belas perusahaan di Kota Bekasi untuk berkomitmen dalam mengelola limbah.

Ke-18 perusahaan yang disinyalir telah melakukan pembuangan air limbah produksi ke sungai Cileungsi Bekasi yang menyebabkan terjadinya pencemaran sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot (PDAM TP) tersebut, merupakan perusahaan yang terletak di belantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan teritori wilayah masuk ke Kota Bekasi.

“Kami telah menindaklanjuti pengaduan sungai yang tercemar itu, kebetulan di Kota Bekasi ada sekitar delapan belas perusahaan yang domisilinya ada di DAS Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi. Kami mengingatkan mereka untuk mengelola limbah cair sesuai baku mutunya, baru kemudian boleh dibuang ke sungai. Kan mereka punya izin pengelolaan limbah cair dan di mana lokasi mereka harus buang. Ada tertera di dalam izin tersebut, tentunya harus memenuhi baku mutu,” ujarnya kepada infobekasi.co.id, Kamis (12/01).

Sebelumnya, tim LH juga sudah melakukan penelusuran ke perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi guna mengetahui lebih jelas sungai yang telah terkontaminasi dengan limbah dari hulu sungai.

“Hasil pantauan langsung di lokasi ternyata memang benar, dari kawasan perbatasan kondisi airnya sudah berwarna hitam dan keruh lagi berbau sejak dari hulunya,” kata Masri menjelaskan hasil laporan timnya.

Akan tetapi, lanjut dia, untuk memastikan kembali pihaknya tetap melakukan pengambilan air sampel di perbatasan sungai Kota Bekasi dan Kota Bogor untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Kami menekankan kepada seluruh perusahaan yang ada di sepanjang DAS Kali Cileungsi-Bekasi yang berada di Kota Bekasi untuk lebih menekankan kembali terkait dengan pengelolaan limbah cairnya. Kami sudah siapkan surat pernyataan ditandatangani perusahaan-perusahaan yang di dalamnya berisi sangsi sangsi yang akan kami tempuh berdasar UU Nomor 32 Tahun 2009. Diantaranya sanksi administrasi, teguran, penutupan, sampai terakhir ancaman pidana,” tutur dia. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini