Soal UMP 2023, Plt Wali Kota Bekasi: Pasti Ada Pro dan Kontra 

Infobekasi.co.id – Plt Wali Kota Tri Adhianto meminta kepada para pelaku usaha untuk bisa menerima kebijakan Permenaker Nomor 18/2022 ,Tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, Pemerintah sudah mencari solusi terbaik dalam hal penetapan upah minimum.

“Kalau penolakan pasti lah ya, pro dan kontra. Tapi saya kira pemerintah sudah menetapkan secara komprehensif, dan kita dibawah hanya mengikuti saja, tahapan dan indikatornya,” ujar Tri, Senin (28/11/2022).
Ia menjelaskan, untuk proses penetapan UMK Kota Bekasi, Pemkot Bekasi bakal menggunakan rujukan Permenaker Nomor 18, Tahun 2022, dan tidak akan menggunakan PP 36 Tahun 2021.
Menurutnya, apa yang sudah menjadi ketetapan Pemerintah dalam hal kenaikan upah minimum, tentunya sudah ada rumusan yang sudah dilakukan untuk hal tersebut.
“Ya artinya kami sebagai pelaksana, Jadi apapun yang menjadi keputusan pemerintah, ya kita akan lakukan itu. Tentunya, saya kira Kota Bekasi masih yang tertinggi untuk UMK,” ungkapnya
Selain itu, pihaknya juga tengah mengupayakan strategi lanjutan, agar sebisa mungkin menyeimbangkan perekonomian yang ada di Kota Bekasi.
“Dan tentunya bagaimana menyeimbangkan indikator inflasi, daya beli masyarakat, kemudian kebutuhan dari pekerja. Dan tentunya kemampuan dari pengusaha saya kira itu menjadi salah satu indikator,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Pengusaha Indonesian (APINDO) Kota Bekasi mengeluhkan terkait kebijakan Permenaker Nomor 18/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dimana melalui peraturan tersebut, dinilai turut memberatkan para pengusaha terutama dalam pokok pembahasan kenaikan upah.
Dasarnya, karena melalui peraturan kenaikan UMP itu bagi kenaikan upah minimum pada Tahun 2023 secara maksimal berkisar 10%. Meski, melalui kabar terbaru besaran kenaikannya tidak wajib 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di masing-masing daerah.
“Kegiatan ini mendadak kami lakukan, Karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya dan lain-lain. Sehingga pengusaha menuntut Apindo untuk segera memberi informasi kepada semua perusahaan tentang sikap Apindo mengenai kenaikan upah gila-gilan ini, yaitu sekitar 10% menurut Kepmen 18/2022 dari sebelumnya sekitar 3% menurut formula PP 36/2021,” ucap
Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy, Kamis (24/11/2022) lalu.
Farid mengatakan, dikarenakan adanya peraturan keputusan menteri tersebut yang secara tiba-tiba merubah rumusan perihal kenaikan upah dari yang sebelumnya menggunakan PP No.36 Tahun 2021 ke
Permenaker Nomor 18/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kata dia, banyak para pengusaha yang melakukan berbagai kebijakan seperti merumahkan karyawannya. Karena naiknya upah, begitu pula mengurangi waktu kerja bahkan rencana mengurangi karyawan.
“Apindo berusaha agar kebijakan ini tidak terealisasi, tetapi ketika kebijakan upah pekerja jauh di atas prediksi pengusaha seperti formula PP 36/2022. Maka sulit bagi Apindo mengirim kebijakan perusahaan yang bisa merugikan banyak pihak tersebut ,” pungkasnya.
Kontributor: Denny Arya Putra 
(drs)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini