Pemkot Bekasi Tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan Di Atas Tanah Negara

mega-mal-bekasi
Mega mal Bekasi

BEKASI SELATAN – Menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebut bahwa mal dan hotel di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, memanfaatkan tanah milik negara, Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara Hanafi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak pernah mengeluarkan surat izin terhadap pendirian bangunan di atas tanah negara.

“Tudingan itu kurang cerdas. Karena Pemerintah Kota Bekasi tidak pernah mengeluarkan izin untuk membangun bangunan di atas tanah negara,” katanya, Senin (21/11).

Koswara menyatakan, tanah negara di depan mal dan hotel sampai saat ini masih ada dan tercatat di bagian aset, bukan dimanfaatkan untuk lahan mal. Hal itu dibuktikan dengan pemasangan plang, supaya diketahui adanya aset milik pemerintah di lokasi tersebut.

“Tanah negara di depan Mega Mal, Hotel Amaroossa, dan SPBU digunakan sebagai akses jalan, saluran, pagar, dan taman. Kondisinya saat ini masih ada dan ditunjukkan dengan pemasangan plang,” ujar dia.

Dikatakan Koswara, timbulnya tanah negara yang sekarang digunakan untuk kepentingan masyarakat merupakan bekas kontruksi pembangunan jalan tol dan pembangunan Kalimalang.

“Tanah negara itu dulunya bekas pembangunan tol dan Kalimalang, dan tanahnya itu bentuknya hanya selipiran, bukan tanah negara berbentuk ngeblok,” ucapnya.

Ketika tanah negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, misalnya dijadikan tempat parkir di Hotel Amaris dan Apartemen Mutiara, maka pengeola tersebut harus memperoleh izin dari pihak terkait.

“Hotel Amaris dan Apartemen Mutiara sudah punya perjanjian kerja samanya dengan pihak Kementrian PUPR terkait pemanfaatan tanah negara. Dan itu sudah dibuktikan dengan surat kerja sama pemanfaatan lahan negara,” tutur Koswara. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini