Infobekasi.co.id – Komisi 2 DPRD Kota Bekasi menyoroti alokasi anggaran untuk pembangunan pada APBD tahun 2020 yang dinilai sangat kecil. Hal ini terancam berdampak pada proses pembangunan baik untuk penyelesaian kemacetan sampai pengendalian banjir.
“Dengan alokasi anggaran infrastruktur yang minim pada RAPBD 2020, belum lagi dengan masih banyaknya alokasi tunda bayar (pembayaran hutang pemkot kepada pelaksana proyek tahun sebelumnya) maka akan berdampak semakin sedikit alokasi pembangunan,” kata Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Syaifudin pada Kamis (17/10).
Bahkan, implikasi dari minimnya alokasi anggaran itu, kata dia, masyarakat Kota Bekasi akan dipaksa “puasa” pembangunan infrastruktur jalan dan drainase tahun 2020 nanti.
“Padahal keberlangsungan dan keberkelanjutan pembangunan akan membawa perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat, yang dampak kenaikan PAD Kota Bekasi ke depan,” kata Anggota Fraksi PKS ini.
Karena itu, pihaknya akan mendorong Wali Kota Bekasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan perhatian atas penganggaran pembangunan infrastruktur dan drainase.
“Hal ini akan kami bawa dan menjadi catatan serius dalam pembahasan RAPBD 2020 yang tengah berlangsung di DPRD,” ujar Anggota Badan Anggaran di DPRD Kota Bekasi ini.
Berdasarkan data nota keuangan yang disampaikan ke DPRD Kota Bekasi alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 2,4 triliun atau setera 40 persen dari proyeksi APBD senilai Rp 5,8 T. Sedangkan, belanja tidak langsung atau belanja pegawai mencapai 46 persen, dan belanja langsung penunjang urusan (gaji TKK) sebesar 14 persen. (fiz)
