DPRD Bekasi Meminta Pemerintah Serius Sertifikasi Aset

Infobekasi.co.id – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto mengatakan, masalah persoalan sertifikasi aset daerah tergantung dari keseriusan pemerintah setempat. “Itu tergantung kemauan dari pemerintah daerah apakah mau menyelesaikan atau tidak,” kata Budi, Senin (11/10).

Tim Korsupgah KPK meminta adanya percepatan proses sertifikasi aset berupa bidang tanah milik Pemkab Bekasi. Sehingga, secara sah aset tersebut dapat terdata sebagai milik pemerintah. Dari data yang dimiliki, ada sebanyak 995 aset milik Pemkab Bekasi yang belum bersertifikat.

“Sebagai legislatif pihaknya mendorong agar segera diselesaikan supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari,” katanya.

Berdasarkan pengajuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hanya sebanyak 272 lahan yang diproses untuk disertifikatkan ke BPN di tahun 2020. Minimnya lahan yang disertifikatkan itu, tentunya menjadi kendala dalam proses penyelesaian aset.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Teuku Fadli Fadil mengatakan dalam pensertifikatan aset milik pemkab bekasi, pihaknya hanya menerima pengajuan dari pemerintah daerah.

“Kami siap mensertifikatkan aset milik pemkab yang tentunya berdasarkan pengajuan,” katanya.

Reporter: Muhammad Al Akbar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini