Belanja Publik di APBD Kota Bekasi 2020 40 Persen Jadi Catatan

Infobekasi.co.id – APBD Kota Bekasi tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 5,8 T. Belanja publik sebesar 40 persen menjadi catatan bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD setempat.

“Rasio Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai sebesar Rp 2,683 triliun. Jika Belanja Tidak Langsung tersebut ditambah dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan yang masih bersifat administrative Pemda, yang disebutkan sebesar Rp 817 M, maka biaya penyelenggaraan pemerintahan adalah Rp 3,5 triliun atau sekitar 60 persen,” kata Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Adhika Dirgantara, Minggu (1/12).

Tingginya angka belanja untuk penyelenggara pemerintah tak sebanding dengan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah sebesar 0,61 persen dari total belanja administrasi perkantoran sebesar Rp 817 miliar.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengatakan, ada beberapa catatan yang disampaikan DPRD Kota Bekasi kepada pemerintah daerah, yaitu berupa kesinambungan insentif kepada RT/RW. Menurut dia, pemerintah baru menganggarkan biaya operasional Rp 5 juta per tahun untuk ketua RT atau sebesar Rp 416 ribu dan Rp 7,5 per tahun untuk ketua RW atau Rp 625 ribu.

“DPRD meminta agar dana operasional dinormalkan kembali sesuai kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang,” kata dia.

Pada tahun ini, insentif yang diberikan kepada RW sebesar Rp 1.750.000 per bulan dan Rp 1.250.000 per bulan untuk RT. Sayangnya, insentif itu disetop pada Bulan Juni karena kondisi keuangan daerah yang tidak stabil. “Catatan lain supaya diintegrasikan program Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan,” katanya. Dan terakhir berupa elektrifikasi pajak untuk menekan kebocoran. (fiz)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini