Latu Har Hary Menentang Keras Sikap Arogansi PT. Karya Makmur

Infobekasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menyayangkan sikap arogansi PT. Karya Makmur yang mengembangkan Komplek Bumi Dirgantara Permai dan Taman Jatisari Permai karena melaporkan warga di dua perumahan itu ke polisi atas tuduhan penyerobotan lahan.

Adapun lahan yang diklaim milik pengembang telah terpasang plang dengan status lahan fasilitas sosial dan umum. Lokasinya di RW 015 dan RW 016 Komp. Taman Jatisari Permai dan juga RW 11 Komp. Bumi Dirgantara Permai. Plang dipasang oleh pemerintah Kota Bekasi.

“Yang membuat saya semakin geram adalah adanya laporan dari PT Karya Makmur ke Polres Kota Bekasi dengan tuduhan warga dan pengurus RW melakukan penyerobotan lahan dan penggunaan lahan tanpa izin yang akhirnya warga dan tokoh masyarakat yang lain dipanggil oleh pihak kepolisian untuk klarifikasi,” kata Latu dalam keterangannya, Rabu (22/6/2022).

Ia mengatakan, fasos dan fasum yang diklaim itu, dipakai tempat beraktivitas warga dan juga tempat aktifitas perpakiran untuk masuk ke dalam Bumi Perkemahan Partiot Kota Bekasi yang berada di belakang RW 011 Bumi Dirgantara Permai. Menurut dia, secara sepihak PT. Karya Makmur mengklaim lahan tersebut sebagai lahan aktif dan bukan lahan fasos dan fasum.

lokasi yang diklaim pengembang

“Harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan bermusyawarah tanpa melibatkan pihak kepolisian,” tegas Latu Har Hary.

Latu menuturkan, mediasi sedianya dilakukan pada Kamis (9/6/2022) oleh pihak Kelurahan Jatisari antara tokoh warga masyarakat RW 11 dan pihak Pengembang untuk mencari jalan keluar. Tapi, mediasi dijadwalkan ulang karena pengembang tidak hadir.

Karena itu, Latu Har Hary meminta warga yang berkonflik dengan pengembang untuk menyampaikan surat audeinsi kepada DPRD Kota Bekasi yang nantinya akan didisposisikan kepada komisi yang terkait. Dengan adanya ajuan surat dari warga, nanti DPRD kota Bekasi akan memanggil PT. Karya Makmur, perwakilan warga dan juga instansi terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

PT. Karya Makmur, lanjut dia, harus bisa membuktikan telah menyerahkan kewajibannya yaitu 40 persen PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) Peraturan Daerah No.50 tahun 2021. (adi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini