infobekasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meningkatkan kewaspadaan terhadap isu beras oplosan yang tengah merebak. Meskipun Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi belum menemukan kasusnya di wilayahnya, langkah antisipasi telah dilakukan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
Sekretaris Disdagperin Kota Bekasi, Romi Payan, menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dan hingga saat ini belum menemukan kasus beras oplosan di Kota Bekasi. Namun, Pemkot Bekasi tak ingin kecolongan.
Kerja sama dengan BIN dan KPPU dilakukan untuk melakukan pengawasan ketat distribusi beras di Kota Bekasi. Pemkot Bekasi berharap, kerja sama ini dapat menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Kota Bekasi.
“Pengawasan intensif bersama KPPU dan BIN telah kami lakukan,” ujar Romi, Kamis 24 Juli 2025.
Pasokan beras di pasar tradisional Kota Bekasi sebagian besar berasal dari penggilingan di wilayah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang. Romi memastikan, pengawasan difokuskan pada jalur distribusi ini.
“Pasokan beras dari penggilingan di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang mendominasi pasar tradisional Kota Bekasi. Oleh karena itu, pengawasan kami perketat di jalur distribusi ini,” paparnya.
Meskipun isu beras oplosan beredar, Romi memastikan ketersediaan beras berkualitas tetap terjaga berkat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog yang mendapat penugasan dari Bappenas.
“Ketersediaan beras aman untuk minggu ini karena penyaluran beras SPHP dari Bulog,” pungkasnya.
Reporter: Fahmi
Editor: D. Rosyadi
