Infobekasi.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hingga Agustus, penyerapan APBD masih rendah, padahal idealnya sudah mulai terealisasi sejak Mei.
“Harusnya ini sudah bisa terserap di bulan Mei. Sekarang sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti sudah berjalan empat bulan, tapi penyerapannya masih sangat rendah,” kata Latu, dikutip, Selasa, 9 September 2025.
Dengan kondisi ini, pelayanan publik dan pembangunan dapat terganggu sehingga menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi harus segera mempercepat realisasi APBD 2025.
Ketaatan warga Kota Bekasi yang membayar pajak harus diimbangi dengan percepatan pembangunan dan layanan dari pemerintah agar mereka merasakan pelayanan prima.
“Masyarakat Kota Bekasi membayar pajak sebagai kewajiban, maka mereka juga berhak menuntut pelayanan, baik itu berupa infrastruktur maupun layanan publik lainnya,” tutur dia.
APBD bukan sekadar angka, melainkan alat penting untuk memenuhi kebutuhan warga. Karena itu, percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci agar pembangunan sesuai harapan.
“Jangan sampai APBD yang sudah diketok palu justru belum dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (ADV).
Reporter : Fahmi
Editor : Deros
#APBD2025 #Infobekasi #DPRDKotaBekasi
 2025 oleh Pemerintah Kota Bekasi){kind=link}