Kemenhukam Resmi Kukuhkan Tim Pengawas Orang Asing⁠⁠⁠⁠ di Bekasi

rapat-pengukuhan-tim-pengawas-orang-asing-di-bekasi-1BEKASI SELATAN – Sebanyak sebelas anggota Tim Pengawas Orang Asing tingkat kecamatan se-Kabupaten dan Kota Bekasi resmi dikukuhkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam) hari ini, Rabu (28/09), di Hotel Horison Bekasi.

Kesebelas anggota tim yang dikukuhkan ini terdiri dari Instansi Kepolisian, Disnaker, Pemda, Koramil, dan instansi lain.

Kepala Kantor Kemenhukam, Susy Susilowati, menyebutkan bahwa mereka nantinya akan bekerja membantu kantor imigrasi dan secara sinergi dengan instasi lain mengawasi orang asing yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi. Hal ini dilakukan terkait dengan datangnya orang-orang asing yang tidak memiliki kartu identitas.

rapat-pengukuhan-tim-pengawas-orang-asing-di-bekasi-2“Kami sudah punya 206 tim pengawasan orang asing, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Mereka sudah mulai bekerja dengan mengadakan operasi-operasi dibawah koordinatornya kantor imigrasi. Terkait dengan datangnya orang asing yang tidak memiliki kartu identitas, tentu saja ini merupakan bagian dari pengawasan kantor imigrasi dan pasti kami akan tau siapa yang punya kartu tersebut atau tidak. Untuk itu oprerasi-operasi oleh tim pengawas ini penting untuk mengetahui dokumen-dokumen yang dimiliki,” ujar Susy dihadapan awak media saat ditemui usai acara.

Menurut Susy, dengan diberlakukannya paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah pusat yang membolehkan sebanyak 169 negara masuk ke Indonesia tanpa visa, maka secara otomatis orang asing yang datang ke Indonesia akan semakin banyak, dan akan semakin sulit untuk diawasi legalitasnya.

“Kita pasti berharap yang masuk ini kan yang bermanfaat saja bagi negara, tapi faktanya kita tak tahu niat mereka masuk Indonesia. Kadang mereka pakai visa kunjungan, tapi di lapangan mereka melakukan aktivitas lain. Bisa jadi mereka berbuat kejahatan atau malah berkeluarga diluar izin kunjungan yang diberikan. Jadi masuknya orang asing ini harus dibarengi juga dengan pengawasan,” ujarnya.

Lanjut Susy, dengan adanya tim pengawas ini, bukannya akan mempersulit warga negara asing, hanya saja akan memperketat pengawasan dari keberadaan mereka di Indonesia.

“Warga negara asing tersebut mau bekerja atau berdagang nggak masalah, yang penting mereka ada di sini sesuai dengan izin yang diberikan. Dan mereka bisa memberikan manfaat. Kalau izin kerja ini ada di Disnaker, kami hanya mengawasi, betul nggak sesuai dengan izin itu? Kalau tidak sesuai, ya ada dua hal bisa dilakukan, yaitu dengan tindak sanksi administrasi dan deportasi,” tuturnya. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini