“Tadi sudah dibicarakan. Memang ada kendala administrasi saja, tidak ada yang lain, kendala teknis juga tidak. Intinya, Bekasi tinggal memenuhi persyaratan, kami siap mencairkan,” kata Rizky di lokasi TPST Bantargebang, Rabu (16/05).
Adapun administrasi yang dimaksud, diantaranya surat dari Wali Kota Bekasi dan lampiran-lampiran dan RAB yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang sebelumnya telah disepakati.
Meski adminstrasi yang dibutuhkan hanya bersifat kecil, namun dana kompensasi yang besarnya mencapai ratusan miliar itu, nyatanya terdiri dari beberapa SKPD yang belum melaporkan atau memberikan RAB nya, sebagai syarat untuk melengkapi anggaran yang diminta terkait dana kompensasi.
“Yang jelas bukan faktor kesengajaan. Tidak ada yang sengaja memperlambat. Bahwa memang ada beberapa hal yang belum dilengkapi Pemkot Bekasi untuk pencairan dana kompensasi. Kita siap menggelontorkan anggaran, tinggal Pemkot Bekasi melengkapi persyaratan saja,” ujar dia.
Diakui Rizky, pihaknya saat ini juga tengah memfokuskan anggaran pada hal-hal menyangkut pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Bekasi, khususnya sekitar TPST Bantargebang.
“Memang ada beberapa kriteria yang kita lebih fokuskan saat ini untuk masyarakat Bekasi. Jadi yang tadi diusulkan sekian anggarannya untuk hal lain, tahun ini kita fokuskan anggaran tersebut kalau bisa untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di dekat TPST Bantargebang. Bukan pembangunan infrastruktur di dalam kota,” jelasnya.
Sementara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir dalam pertemuan bersama warga dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta, enggan berkomentar dan memilih menghindari awak media. (bams)
