Infobekasi.co.id – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya.
“Tiga hari lalu saya membuat surat ke DKI,” kata Rahmat di Bekasi, Minggu (12/4).
Menurut Rahmat, bantuan keuangan dibutuhkan untuk mensuplai kebutuhan masyarakat berstatus non-DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) ketika diterapkan PSBB, lewat bantuan sosial.
Sekarang, mereka yang berjumlah 130 ribu keluarga baru dialokasikan sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako untuk satu bulan.
“Minimal kesenjangan itu jangan terlalu tinggi,” kata dia.
Informasi yang dirangkum, bantuan di DKI kepada masyatakat ekonomi bawah berupa beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng satu pouch, biskuit dua bungkus, masker kain dua item, sabun mandi dua batang. Bantuan diberikan setiap sepekan sekali.
“Jadi kalau dibantu DKI dalam bentuk material dan barang lebih enak, tinggal nambah dengan bantuan dari kami (Kota Bekasi),” kata dia.
Adapun masyarakat di luar DTKS, kata dia, adalah kelompok rentan miskin. Sebab, penghasilan mereka menurun karena tidak bisa bekerja dengan maksimal. Misalnya, driver ojek online, pedagang kecil, hingga pekerja harian lepas (PHL).
Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam DTKS, kata dia, bantuan sosial menjadi kewenangan Kementerian Sosial, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya di Kota Bekasi, kata dia, sebanyak 106 ribu keluarga. (fiz)
