Infobekasi.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bina Sarana Informatika (BSI) Bekasi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Jalan Juanda, Bekasi Timur, Rabu (25/11).
Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan penyimpangan Program Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dimulai sejak 2017 ini. Mahasiswa mensinyalir program itu melibatkan Dinsos Kota Bekasi.
Koordinator Aksi Asmara Putra mengatakan pihaknya mengklaim telah melakukan kajian perihal kejanggalan program Kemensos di Kota Bekasi.
“Penyaluran bantuan yang dilaksanakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), banyak merugikan KPM lantaran prosesnya KPM tidak memiliki kendali terhadap kebutuhan yang diperlukan,” katanya dalam orasi.
Kepala Dinsos Kota Bekasi, Ahmad Yani mengatakan, e-warung diberikan kebebasan dalam memilih vendor. “Vendor itu (tergantung) siapa yang menawarkan kepada e warung yang ditunjuk oleh bank BNI, misalkan orang timur ngambil vendor di Rawalumbu, boleh, tidak ada larangan,” ujar dia.
Sebagai informasi, pasokan kebutuhan beras dari Bulog berhenti per 11 November karena tidak sanggup menyuplai kepada e- warung. Akhirnya masing-masing e warung mencari vendor untuk mensuplai barang tersebut.
Kemudian setiap vendor ditegaskan oleh Ahmad Yani, dipersilakan menawarkan kepada e warung tanpa persetujuan Dinsos, begitupun e warung. Dinsos hanya bertugas untuk melaksanakan pengawasan guna memastikan penyaluran kebutuhan berjalan dengan baik.
“Kita hanya mengawasi, Setelah Januari besok (2021) apakah ada peraturan yang menentukan itu (vendor) dinas sosial atau kementerian sosial saya tidak tahu. Kalau misalkan kementerian sosial yang menentukan supplier, ya silahkan saja ke sana,” paparnya
Pihaknya sempat mengajak mahasiswa yang demo untuk berdialog. Namun, menurut dia, mahasiswa tidak bersedia untuk diajak duduk membicarakan pokok persoalan yang mereka suarakan tersebut.
Kontributor: Denny Arya Putra
