Infobekasi.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk fokus menangani masalah banjir yang masih terus terjadi. Latu menilai, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kota Bekasi hingga saat ini belum diimbangi dengan pembangunan drainase yang memadai.
“Drainase di tingkat lingkungan pemukiman maupun drainase yang ada di sepanjang jalan utama, semuanya saya nilai masih jauh dari kata ideal,” kata Latu di Bekasi, Jumat (23/1).
Ia menambahkan, Kota Bekasi memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 terkait sistem drainase. Perda tersebut mengatur segala aspek mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi bagi pelanggar.
“Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, pembangunan drainase yang mengacu kepada Perda ini belum sepenuhnya menjadi perhatian dari Pemkot Bekasi. Kenyataannya, kita masih belum terbebas dari banjir,” tandasnya.
Pemkot Bekasi memang tengah melakukan berbagai upaya pembangunan, termasuk pengembangan wisata alternatif yaitu Wisata Air Kalimalang yang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya, tidak boleh ada ketimpangan dalam memperbaiki infrastruktur hingga mengabaikan persoalan utama masyarakat, yakni banjir.
“Tapi jangan lupa, masalah dasar kita ada pada penanggulangan banjir yang menjadi momok bagi masyarakat Kota Bekasi. Banjir tidak hanya meninggalkan trauma psikologis, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan immaterial yang jumlahnya tidak sedikit,” ujar Latu.
Ia berharap, Pemkot Bekasi segera memperbaiki drainase yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, serta memperhatikan fungsi polder air yang telah dibuat.
“Harapannya, di akhir masa pemerintahan, masalah banjir sudah dapat teratasi. Itu menjadi harapan kita bersama,” ujar Latu Har Hary.
(Fahmi)
 Bekasi untuk fokus menangani masalah banjir yang masih terus terjadi.){kind=link}