Infobekasi.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi memengaruhi kesiapsiagaan penanganan bencana kekeringan tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi terpaksa mengatur ulang penggunaan dana agar distribusi air bersih ke wilayah terdampak tidak terhenti.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menjelaskan, ada tiga komponen anggaran utama untuk penanganan kekeringan, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya perjalanan dinas petugas, dan pengadaan peralatan.

Ia mengatakan, anggaran untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mengalami pemotongan hingga 50 persen, sehingga tersisa Rp50 juta. Dana tersebut justru sudah habis digunakan saat penanganan banjir pada Januari hingga Maret lalu.

“Maka-nya kami menggeser anggaran dari kegiatan lain untuk menambah dana perjalanan dinas, guna menunjang kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau,” ujar Dodi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Sementara itu, anggaran BBM tetap dialokasikan sebesar Rp100 juta per tahun. Namun, dengan kenaikan harga solar yang menjadi bahan bakar truk tangki dan mesin penyedot air, pihaknya khawatir dana tersebut tidak cukup saat puncak kemarau tiba.

“Kami sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 juta. Jika kemarau berlangsung panjang pada Juli hingga September, dana yang ada dipastikan tidak mencukupi dengan harga BBM saat ini,” tandas Dodi

(Aris/DR)