Infobekasi.co.id – Rencana pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang dijadwalkan mulai awal Juli diprediksi tertunda. Penyebabnya, penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akibat kenaikan harga BBM dan bahan baku belum rampung, sehingga menghambat pelaksanaan kontrak di lapangan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang menyusun pengaturan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk menghitung ulang harga satuan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap dinas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengakui proses ini memerlukan waktu karena setiap instansi wajib melakukan verifikasi agar sesuai ketentuan.

“Pergeseran itu nanti dari perangkat daerah teknis, akan dilakukan survei lebih dulu, tidak bisa langsung ditetapkan. Akan dicek harga pasar ke minimal tiga lokasi,” ujar Dwy di Cikarang Pusat, Kamis (2/7/26).

Meski pelaksanaan bulan Juli terancam mundur, pihaknya tetap menempuh jalur pergeseran anggaran melalui perubahan anggaran. Langkah ini dinilai paling tepat agar proyek tidak tertunda hingga akhir tahun. Sebab, jika menunggu penetapan APBD Perubahan atau Anggaran Biaya Tambahan, pengerjaan fisik baru dimulai menjelang musim hujan.

“Kalau menunggu Anggaran Biaya Tambahan, dikhawatirkan prosesnya panjang sampai persetujuan rapat paripurna. Misal ditetapkan September atau Oktober, pekerjaan dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu,” tambahnya.

Ditanya mengenai batas waktu kepastian, Dwy mengaku belum dapat memastikannya. Ia menegaskan setiap perangkat daerah harus melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum usulan disetujui; proses inilah yang memakan waktu dan berpotensi menunda pelaksanaan bulan ini.

“BPKD juga meminta perangkat daerah mengusulkan perubahan apa saja yang terdampak. Saat ini masih berproses. Terkait target waktu, sesuai arahan Pelaksana Tugas Bupati, kami usahakan secepatnya,” pungkas Dwy.

(Ris/ded)