Infobekasi.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp59,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.

Dana tersebut disalurkan langsung ke pemerintah desa guna menjamin kelancaran, keamanan, dan pelaksanaan demokrasi di 154 desa se-Kabupaten Bekasi.

Kepastian pengalokasian ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan pada 17 Juli 2026.

Seluruh dana akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing sebagai pendapatan kelompok transfer jenis Bantuan Keuangan Khusus.

Rincian penggunaan dana tersebut meliputi: biaya operasional dan honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) sebesar Rp16,09 miliar, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Rp3,36 miliar, honorarium Satlinmas Rp308 juta, serta beban biaya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai Rp40,17 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menekankan pentingnya pengelolaan dana yang efektif dan akuntabel agar Pilkades berjalan transparan serta berintegritas.

“Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan tata cara dan keseragaman dalam penggunaan bantuan keuangan, sehingga seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Asep di Cikarang Pusat, Jumat (24/7).

Mekanisme pencairan dilakukan dalam dua tahap melalui transfer ke Kas Desa sebelum diteruskan ke rekening Ketua Panpilkades. Tahap I untuk pembiayaan operasional Panpilkades, PPDP, dan Satlinmas; sedangkan Tahap II dikhususkan untuk honorarium KPPS serta pengadaan sarana dan logistik TPS.

(Ari/ded)