Infobekasi.co.id – Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan rendahnya penyerapan anggaran pembangunan fisik. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 9 Oktober 2026, realisasi Belanja Modal baru mencapai 19,58 persen atau senilai Rp166,36 miliar dari total alokasi Rp849,73 miliar.

Angka ini jauh tertinggal dibanding Belanja Pegawai yang terserap 66,19 persen (Rp2,35 triliun dari pagu Rp3,56 triliun), sementara secara keseluruhan total Belanja Daerah baru terealisasi 55,87 persen.

Menanggapi ketimpangan tersebut, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program di sisa waktu yang tersisa.

“Ada yang sudah jalan, ada yang belum jalan juga. Lagi proses, sedang berproses. Insyaallah dalam waktu tiga bulan ini dikebut dan selesai,” ujar Asep di Cikarang Pusat, Sabtu (10/10/26).

Asep juga menepis isu yang menyebutkan mandeknya proyek disebabkan ketiadaan uang muka (DP) 30 persen bagi penyedia jasa. Ia menegaskan, kontraktor harus memiliki kesiapan finansial yang memadai sejak awal.

“Kalau buat saya enggak ada kayak gitu. Kalau pemborong punya duit ya kerjakan, kalau enggak ya enggak usah borong,” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan sisa waktu secara maksimal. Lebih jauh, Asep menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka serapan anggaran semata, melainkan dari manfaat riil bagi masyarakat, terutama kemudahan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

“Dalam waktu injury time ini memang harus kita kejar. Daerah yang berhasil dilihat dari tiga indikator, yakni, warga mudah berobat, mudah mengakses pendidikan, dan mudah mencari pekerjaan,” tegas Asep.

(Ari/ded)