Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi : Manajemen BPJS Harus Dikritisi!

nuryadiBEKASI SELATAN – Sehubungan dengan instruksi dari Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang mengharuskan seluruh Rumah Sakit (RS) swasta untuk berperan dalam pelayanan BPJS, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Dharmawan, mengungkapkan bahwa manajemen BPJS juga harus dikritisi.

“Secara pribadi, saya sangat sependapat dengan pak walikota untuk seluruh RS swasta harus menerapkan pelayanan BPJS karena keterkaitan BPJS ini hak masyarakat. Hanya saja, ada persoalan yang harus dimaklumi, karena proses administrasi dan manajemen BPJS harus dikritisi. Jangan hanya menyalahkan RS swasta yang domainnya bisnis,” ujar Nuryadi dihadapan awak media saat ditemui di kantor kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (11/02).

Dia menuturkan, bahwa sudah seyogyanya sebagai penyelenggara pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif harus menyadari bahwa sistem pelayanan BPJS ini harus terintegrasi ke pusat.

“Kita harus mencermati bahwa manajemen mereka masih lemah dan kurang maksimal. Ini persoalan BPJS se-Indonesia. Padahal BPJS milik masyarakat. Saya kemarin sidak langsung, hanya saja seluruh RS swasta di Kota Bekasi menyatakan tidak akan maksimal jika Dinkes belum maksimal. Kalau masih seperti ini ya baik walikota dan legislatif nggak akan maksimal,” ungkapnya.

Nuryadi menyayangkan, apabila BPJS tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya maka semuanya akan mubadzir.

“Tapi kita dorong sebagai penyelenggara pemerintah. Rencananya, akhir Februari ini kita akan ada rapat koordinasi melalui Sekretariat Daerah (Setda) dengan BPJS, Dinkes, legislatif, dan SKPD terkait,” pungkasnya. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini