Pemerintah Dituding Gunakan Forum Pengupahan Se-Indonesia, untuk Memaksakan PP 78/2005

UpahPemerintah dituding berusaha memanfaatkan Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia untuk melegitimasi dan kembali memaksakan pelaksanaan PP 78/2015. Demikian dikatakan anggota Dewan Pengupahan Nasional asal KSPI, Iswan Abdullah, yang saat ini sedang mengikuti forum pengupahan se-Indonesia di Bali.

Menurut Iswan, sebelumnya Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang terdiri dari KSPI, KSPSI, dan KSBSI, serta sejumlah federasi SB/SP yang tidak berkonfederasi sejak awal menolak pelaksanaan PP 78/2015, bahkan sudah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap peraturan tersebut. Penolakan terhadap PP 78/2015 juga telah diputuskan DPR RI melalui Panja Komisi IX DPR RI yang merekomendasikan agar pemerintah mencabut PP 78 /2015.

Dia menjelaskan, alasan mendasar penolakan terhadap PP 78/2015 oleh kaum buruh dan DPR RI, yakni karena bertentangan dengan:

Pertama, UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kedua, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terutama dalam hal  upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas, peniadaan peran dewan pengupahan, dan peniadaan peran pemerintah daerah, karena penetapan upah minimum cukup menggunakan data BPS yang besarannya hanya sebesar inflasi nasional, ditambah pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, UU No. 21 Tahun 2001 tentang SP/SB, terutama peniadaan hak berunding SP/SB dalam penetapan upah minimum.

Keempat, Undang-Undang Otonomi Daerah (OTDA), khususnya peniadaan peran kepala daerah dalam membangun daerahnya masing-masing,  khususnya dalam hal penetapan upah minimum sesuai kondisi kemampuaan ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Sementara itu, menurut Iswan, pandangan dan analisis terkait forum konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia yang sedang berlangsung di Hotel Sanur Paradise sampai dengan 21 Juli 2016, adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah berusaha melegitimasi PP 78/2015 dalam forum dewan pengupahan se-Indonesia di Bali  dengan mengatur jumlah peserta mayoritas adalah pendukung PP 78/2015 dari unsur Apindo dan Pemerintah. Sementara unsur pekerja (SP/SB) hanya sekitar 25 % dari total peserta, bahkan SP/SB yang kerap menyuarakan penolakan selama ini hampir tidak kelihatan.

Kedua, pernyataan ketua dewan pengupahan nasional, Kami telah sepakat menerima PP 78/2015, tidak pantas diutarakan dalam forum tersebut tanpa memerhatikan dan menghargai upaya hukum Judiciel Riview (JR)  yang telah diajukan GBI ( KSPI, KPSI, KSBSI, dan sejumlah federasi SP/SB) ke MA dan Surat Keputusan PANJA Komisi IX DPR RI yang secara tegas dan jelas telah merekomendasikan kepada Pemerintah agar mencabut PP 78/2015.

Ketiga, Pemerintah seharusnya mengevaluasi dan mengoreksi bahwa 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dalam rangka mengatasi perlambatan ekonomi akhir 2015 termasuk paket IV kebijakan ekonomi yang memuat PP 78/2015 tentang pengupahan telah GAGAL TOTAL. Hal ini ditandai indikator ekonomi yang dicapai setelah dikeluarkannya paket kebijakan tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi Q1 2016 hanya 4,92%, akibatnya angka pengangguran terus meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan ini berimbas pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN sampai akhir Juni 2016 anjlok secara tajam, hanya Rp.364 T (26,6%) dari target Rp 1.360,2 triliun, utang negara terus meroket, telah tembus Rp 4.300 triliun, nilai tukar rupiah masih tak berdaya terhadap US dollar, yakni diatas Rp 13.000/US$, dan koef. Gini terus meningkat menjadi 0.43, begitu juga data-data ekonomi lainnya belum menunjukkan perbaikan secara signifikan sebagai dampak 12 paket kebijakan ekonomi.

Keempat, permasalahan di negara kita sebenarnya adalah masalah menurunnya daya beli, maka seharusnya kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan peningkatan daya beli yang instrumennya paling tidak ada tiga, yakni perluasan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, bukan untuk 10 juta warga negara Cina. Menaikkan upah pekerja, dalam hal ini bisa belajar sama Presiden Barack Obama-USA dan Perdana Menteri Jepang, Shezo Abe, dimana kedua pemimpin negara tersebut, ketika terjadi pelemahan ekonomi 2008, subsidi dan jaminan sosial.

Menurut Iswan, peningkatan daya beli menjadi instrumen paling tepat untuk  menggenjot pertumbuhan ekonomi, karena data ekonomi menunjukkan bahwa 62% sampai dengan 65% pertumbuhan ekonomi diera SBY disumbangkan konsumsi rumah tangga. Bahkan, ketika ekonomi kita anjlok di era Jokowi-JK hanya 4.8% tahun 2015, 51% Konsumsi RT, Investasi 33 %, APBN dan Net Ekspor 16 %.

Pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada investasi yang pro pengusaha maka akan melahirnya dan mencetak pengusaha kaya/konglomerat semakin kaya atau lahirnya konglomerat baru dan data membuktikan adanya penumpukan modal puluhan ribu trilyun di luar negeri oleh para konglomerat/pengusaha Indonesia dan kesenjangan ekonomi akan semakin menganga (koef.gini terus meningkat), sementara pendapatan upah pekerja dan masyarakat di Indonesia semuanya dihabiskan untuk belanja kebutuhan hidup bulanan bahkan tidak meninggalkan sisa untuk saving (tabungan).

Atas analisis tersebut di atas maka kaum buruh mendesak Pemerintah agar segera mencabut PP 78/2015. Negara ini adalah milik kita bersama bukan milik penguasa dan pengusaha saja tetapi milik petani, nelayan, buruh/pekerja, pengangguran, rakyat miskin lain, pengusaha, penguasa, TNI, Polri serta seluruh elemen masyarakat lainnya, sehingga setiap kebijakan yang akan diambil harus mengakomodir dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Iswan Abdullah
Anggota Dewan Pengupahan Nasional.
DPP FSPMI/MN KSPI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini