BEKASI TIMUR – Dukungan penghapusan Ujian Nasional (UN) terus berdatangan. Kali ini dari pengamat pendidikan Kota Bekasi, Sardi Effendi.
Kepada infobekasi.co.id, Selasa (29/11), Sardi menuturkan, dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai penghapusan UN, maka pemerintah perlu menyiapkan kebijakan evaluasi belajar tidak lagi secara nasional, bisa juga secara regional (daerah), atau dikembalikan evaluasi belajar pada sekolah, dalam hal ini gurulah yang berperan penting.
“Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan evaluasi belajarnya,” tutur Sardi.
Dengan adanya penghapusan UN tersebut, Sardi berpandangan, maka secara anggaran keuangan negara akan lebih efisien dan efektif, karena tidak perlu ada pencetakan soal. Apalagi dalam UN, kerap terjadi masalah dalam pendistribusian soal ke daerah-daerah.
“Anggaran yang dikeluarkan akan lebih efisien dengan adanya penghapusan UN tersebut,” kata dia.
Sambung Sardi, dengan adanya desentralisasi ujian, dimana model ujian yang diserahkan ke provinsi, kota, maupun kabupaten, dengan arah kebijakan hasil evaluasi belajar, maka akan menjadi bahan kajian pemerintah mengevaluasi kebijakan program pendidikan nantinya.
Selaras dengan Kemendikbud ujian sekolah diserahkan ke provinsi, dalam hal ini stakeholder pendidikan, dari mulai Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, yang akan membuat teknis evaluasi belajar bisa standar provinsi, kabupaten atau kota untuk standar soal, maka kebijakan ini perlu adanya pusat kurikulum, MGMP untuk mendiskusikan teknis ini.
“UN dihapuskan, saya setuju, kenapa? Ujian Nasional (UN) distandarkan untuk evaluasi belajarnya, sedangkan input, proses, output pendidikan di daerah-daerah belum sesuai delapan standar, seperti bangunan sekolah belum semua baik, tenaga pendidik, dan kependidikan belum sesuai standar dalam mengajar,” tuturnya. (Apl)
 terus berdatangan. Kali ini dari pengamat pendidikan Kota Bekasi, Sardi Effendi.){kind=link}