Manfaatkan Tax Amnesty, Kanwil DJP Jabar II Batal Sandera 2 Penunggak Pajak

BEKASI SELATAN – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II akhirnya batal melakukan penyanderaan (Gijzeling) terhadap dua wajib pajak yang memiliki tunggakan sebesar Rp 35,5 miliar dikarenakan kedua wajib pajak tersebut memanfaatkan program tax amnesty. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kanwil DJP Jabar II, Adjat Djatnika, dihadapan awak media dalam konferensi pers yang diadakan pada hari ini, Kamis (09/03).

“Pembatalan tindakan penyanderaan dilakukan sebab wajib pajak membayar tunggakannya sesaat sebelum penyanderaan dilaksanakan dengan memanfaatkan kebijakan tax amnesty, dimana denda dihapuskan,” ujar Adjat.

Ia mengaku sebelum pembatalan tersebut pihaknya telah mengeluarkan izin pelaksanaan penyanderaan kepada menteri keuangan RI pada 17 Februari 2017 lalu terhadap dua penunggak pajak atas nama AS dan HT yang keduanya merupakan pengusaha.

“Hutang AS Rp 32 milyar, dimana pajak pokoknya Rp 11,3 milyar dari empat tahun pajak, sementara HT hutang pajaknya Rp 3,3 milyar dengan pajak pokoknya Rp 2,5 milyar dari satu tahun pajak. Kenyataannya kedua penunggak pajak tersebut ternyata mampu melunasi hutang pajak pokoknya,” kata dia.

Kanwil DJP Jabar II sendiri telah mengajukan usulan penyanderaan pada awal 2017 sebanyak lima belas penunggak dengan total tunggakan Rp 62,6 miliar. Dengan adanya pembatalan penyanderaan terhadap dua penunggak pajak, maka masih tersisa tiga belas penunggak pajak dengan total tunggakan Rp 27,1 miliar.

“Bagi penunggak pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, saya imbau untuk memanfaatkan program amnesti pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan program amnesti pajak adalah mereka cukup membayar pojok sedangkan sanksi administrasi denda dan bunga otomatis dihapuskan,” tuturnya. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini