RAWALUMBU – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Barisan Muda Pendukung Tetap Rahmat Effendi (BM Peterpan) Koordinator Wilayah IV, membagikan sebanyak 500 Kartu Sehat Berbasis NIK.
Pembagian dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi, sebagai Pembina BM Peterpan se-Kota Bekasi, di Rw05, Rt05, Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pemilik Kartu Sehat (KS) berbasis NIK ini, dapat dimiliki oleh setiap warga yang berdomisili di Kota Bekasi.
“Kehadiran KS NIK ini adalah hasil dari sumbangsih pajak yang dibayarkan oleh warga setiap tahunnya ke Pemkot Bekasi,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Pepen tersebut juga menekankan agar setiap Rt dan Rw yang saat ini sudah mendapatkan peningkatan tunjangannya oleh Pemkot Bekasi, dapat lebih bekerja secara optimal dengan sistem jemput bola.
“Rt dan Rw-kan sekarang sudah kita tingkatkan tunjangannya setiap bulan, oleh karena itu harus bekerja secara optimal, untuk kepentingan warganya. Jadi, kalau bisa pembagian KS ini harus dianterin langsung sama Rt maupun Rw-nya ke warganya masing-masing,” himbaunya.
Sementara itu, Rusdi Ahmad mengatakan, program ini adalah bagian penting yang menjadi fokus Walikota Bekasi kepada warganya.
“Penerima kartu sehat akan mendapat jaminan pelayanan kesehatan di 39 rumah sakit swasta se-Kota Bekasi dan beberapa rumah sakit di luar Kota Bekasi, diantaranya RS Harapan Kita dan Hasan Sadikin, Bandung,” imbuhnya.
Lanjut Rusdi, kartu sehat ini sudah tercetak sebanyak lebih kurang 2.000 dari dua Kecamatan, yakni Kecamatan Rawalumbu dan Mustikajaya. Namun pemberiannya pun akan dilakukan oleh masing-masing Rw, Rt, Lurah dan Camat.
“Insya Allah nanti pembagiannya akan dibantu oleh BM Peterpan, Karang Taruna, Rt, Rw, Lurah dan Camat dan untuk saat ini kita bagikan sebanyak 500 secara simbolis yang dilakukan langsung oleh Walikota Bekasi,” bebernya.
Ia juga mengatakan, jika ada rumah sakit yang menolak menerima KS ini, maka ancamannya adalah pencabutan izin operasional rumah sakit tersebut.
“Tadi pak Wali mengatakan, jika ada rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang menolak kartu sehat berbasis NIK ini, ancamanya adalah pencopotan izin operasional rumah sakit tersebut,” tukasnya. (Apl)
