Infobekasi.co.id – Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu setuju operasional KRL Jabodetabek dihentikan sementara selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSSB). Penghentian ini sebelumnya diusulkan oleh lima kepala daerah penyangga DKI Jakarta.
“Pemberlakuan KRL memang harus dievaluasi, karena kita melihat dengan adanya kondisi sekarang tetap ada kerumunan dan antrean yang panjang menjelang naik atau turun, sehingga upaya-upaya untuk sosial distansing atau physical distancing agak berat juga,” kata Ahmad Syaikhu di Bekasi, Jumat (17/4).
Ia mengakui operasional KRL masih dibutuhkan meskipun di Jakarta dan daerah sekitarnya telah diterapkan PSBB. Sebab, masih ada instansi dan perusahaan yang belum menghentikan aktivitasnya. Gubernur DKI Jakarta sendiri, kata dia, telah meminta aktivitas di perusahaan yang tidak urgent untuk dihentikan atau diliburkan.
“Saya kira ini memang cost yang harus dibayar, artinya kita harus sama-sama berfikir untuk kesehatan bersama, di sini lah salah satu biayanya,” kata dia.
Menurut dia, semestinya pemerintah mengimbangi dengan distribusi atau jaring pengaman sosial kepada pekerja yang terdampak, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar.
“Ini bagian dari cost yang harus dibayar, ini menjadi konsekuensi kalau memang PSBB ini akan dijalankan secara efektif, dan itu akan memperpendek penyebaran virus, sehingga tidak terlalu lama,” kata dia.
Jika kondisinya masih seperti sekarang, terjadi kerumunan di stasiun maupun di KRL, kebijakan PSBB tidak berjalan dengan efektif. Dampaknya, penanganan Covid-19 ini akan dalam jangka panjang.
“Jika kita menanganinya enggak ketat, dampaknya siap-siap panjang,” ujar dia. (fiz)
