Infobekasi.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah setempat memulai program efisiensi dan pengurangan biaya dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.
“Namun dengan tidak mengurangi efektifitas layanan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, Selasa (1/12).
Pertimbangannya adalah Indonesia sedang menghadapi situasi resesi yang diprediksikan akan terjadi beberapa waktu ke depan. Karena itu, fraksinya memberikan catatan ihwal program kerja yang bisa ditekan kebutuhan biayanya.
“Mengurangi penggunaan berkas hardcopy atau kertas melalui pemanfaatan teknologi media digital. Seperti koran, majalah, dokumen lain dan sebagainya,” kata pria yang juga di Badan Anggaran ini.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses layanan dan transaksi dapat meminimalisir kebocoran transaksi. Selain itu, pemerintah harus melakukan simplifikasi proses layanan melalui identifikasi proses kritis dan eliminasi atau menghilangkan proses pendukung yang tidak diperlukan dan tidak signifikan.
“Kemudian pemberdayaan APIP dan Inspektorat secara lebih maksimal dalam proses pengawasan untuk memastikan realisasi anggaran yang lebih efektif dan efisien,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ini.
APBD Kota Bekasi tahun 2021 telah disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. Anggaran disepakati defisit Rp 200 miliar. Adapun nilai belanja Rp 6,1 triliun, sedangkan pendapatan Rp 5,9 miliar. (fiz)
