Komisi II DPRD Kota Bekasi Dorong OPD Mempercepat Penyerapan Anggaran Sesuai RPJMD

Infobekasi.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Syaifudin mendorong organisasi perangkat daerah yang bermitra dengan lembaganya untuk mempercepat penyerapan anggaran pada APBD murni tahun 2021. Pasalnya, laporan hingga tri wulan ketiga baru mencapai 26 persen.

“Dimana realisasi dari beberapa dinas, realisasi anggaran untuk tahun 2021 murni ini, masih sangat rendah yakni hanya 26 persen, tentu ini perlu percepatan dalam pelaksanaan ataupun dalam realisasi tahun 2021,” kata Syaifudin, Selasa (24/8).

Adapun mitra Komisi II DPRD Kota Bekasi antara lain Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Badan Penelitian, Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Ini segera mengevaluasi pelaksanaan realisasi anggaran di masing-masing OPD dibidangnya. Ada yang belum kelihatan dari LH pelaksanaannya sampai di mana, kemudian Distaru. Yang baru kelihatan dari BMSDA dan Perkimtan,” katanya.

Menurut Syaifudin hal ini perlu strategi perencanaan yang lebih komprehensif, dan program-program yang telah dimasukkan ditahun 2021. Apalagi ini sudah memasuki akhir bulan Agustus, dan tentu bulan September kita sudah mulai di Badan Anggaran, DPRD Kota Bekasi untuk membahas dan memutuskan APBD 2021.

Pihaknya menyampaikan, agar jangan sampai nanti APBD 2021 murni ini, karena serapannya rendah sehingga mayoritas atau banyak yang terpaksa dimasukan dalam APBD perubahan.

“Hal ini karena judulnya APBD perubahan atau disebut dengan ABT itu tentu pagu-pagu anggarannya sudah ada perencanaan penggunaanya dan laporannya terbatas, serta pelaksanaanya pun terbatas, pelaksanaannya itu bulan Oktober, November, Desember,” terang Syaifudin.

“Ini juga dalam rangka untuk memberikan pelayaanan kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Bekasi, baik itu dari sisi pembangunan fisik, pembangunan non fisik, dana hibah, bantuan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kepada masyarakat, itu bisa sesuai dengan tujuan dan program pelaksanaan dari RPJMD yang telah disepakati bersama atau yang telah diputuskan,” ungkapnya. (adv/fiz)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini