Legislator Kota Bekasi Kritik Vaksinasi Jadi Syarat Wajib Akses Pelayanan Publik

Infobekasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan pemohon pelayanan publik telah menerima vaksin Covid 19 dengan bukti tercatat di aplikasi pedulilindingi.

“Berpotensi Melanggar UU Adminduk,” kata Adhika, Minggu (12/9).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menerbitkan surat edaran tentang kewajiban vaksinasi Covid 19 dalam pengurusan pelayanan publik. Karena itu, setiap masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik wajib menyertakan bukti vaksin pada aplikasi pedulilindungi.

Kewajiban itu termaktub dalam surat edaran nomor: 440/1395/SET.COVID-19 yang diterbitkan pada 9 September 2021 lalu. Dalam surat itu, tertulis program vaksinasi Covid 19 yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunitas masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi terus berlangsung.

Untuk memacu masyarakat agar melaksanakan vaksinasi Covid 19, pemerintah Kota Bekasi mewajibkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi yang akan melakukan pengurusan pelayanan publik seperti pengurusan perizinan, pembuatan KTP, perpanjangan SIM, dan pelayanan publik lainnya menggunakan barcode atau aplikasi peduli lindungi yang di dalamnya tercantum bukti telah melakukan vaksinasi Covid 19.

Menurut Adhika, Surat Edaran bukan sebuah peraturan perundang-undangan. Surat edaran adalah instrumen administratif yang bersifat internal. Dengan demikian, surat edaran tidak bisa dijadikan rujukan untuk menghukum masyarakat.

“Dalam hal ini menghalangi hak masyarakat mendapatkan pelayanan umum; pengurusan perizinan, pembuatan KTP, perpanjangan SIM, dan lain-lain,” kata dia.

Ia menyebut, isi surat edaran juga berpotensi melawan hukum, yaitu UU Adminduk yang tidak mensyaratkan kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Niat baik pemkot Bekasi untuk mempercepat cakupan vaksinasi di Kota Bekasi harus diiringi dengan kebijakan yang humanis dan tidak (berpotensi) melanggar perundang-undangan,” katanya.

Ia menyarankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi segera mencabut atau merevisi surat edaran tersebut, agar tidak menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi pelanggaran UU.

“Ubah klausul kewajiban vaksinasi menjadi ajakan vaksinasi berhadiah. Hadiah bisa berupa pembebasan PBB, beasiswa sekolah, voucher belanja dan lain sebagainya,” katanya. (adv/fiz)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini