Desak Atasi Banjir, Warga Kayuringin Datangi Gedung DPRD Kota Bekasi

Infobekasi.co.id – Beberapa forum warga dari Kayuringin Jaya dan Bumi Satria Kencana (BSK) melakukan audiensi bersama DPRD Kota Bekasi untuk membahas penanganan masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Ini menyusul adanya pembangunan duplikasi saluran air di bawah Kalimalang dan pembuangan air dari Tol Becakayu. Warga khawatir dengan bertambahnya saluran menuju ke wilayahnya, debit air akan semakin bertambah yang berpotensi menimbulkan banjir lebih besar.

Salah satu audiens, Yoyo menyarankan pemerintah membuang air dari selatan langsung menuju ke Kali Bekasi, dan menormalisasi Kali Jati di wilayahnya. Dengan begitu, debit air dari selatan tidak semuanya ke utara. Sedangkan, kapasitas saluran di utara lebih banyak setelah dinormalisasi.

“Kami melihat ada dua solusi yang seharusnya dalam hal ini yang bisa dilakukan,” katanya.

Tito Karim menuturkan seharusnya langkah yang harus dilakukan dalam antisipasi terjadinya banjir ialah melakukan normalisasi terlebih dahulu terhadap Kali BSK yang harus didahulukan.

Karena Kali BSK ini berdekatan langsung dengan proyek pembangunan tol Becakayu yang dimana apabila terjadi hujan, limpahan air dari proyek tersebut ke kali BSK.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana mengaku pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan. Salah satunya adanya normalisi serta tanggul. Namun, kata dia justru usulan yang diterima adalah duplikat crossing tol.

“Dari usulan yang kami berikan hanya satu yang disetujui yaitu crossing tol yang diprioritaskan,” ungkap Maulana.

Arif menyampaikan, pihaknya dalam hal ini terus mendorong normalisasi serta revitalisasi terhadap Kali Jati dan Kali BSK. Namun dirinya juga meminta Lurah hingga keterlibatan RT/RW untuk melakukan pemetaan kepemilikan tanah di sepanjang bantaran kali itu. Hal itu dilakukan untuk memastikan tanah milik negara dan tanah milik perorangan di sana sehingga pembangunan berjalan lancar.

“Banyak pelanggaran bangunan yang berada di atas atau garis sungai dan dinding saluran. Kami sudah lakukan pemetaan berdasarkan segmen dan ada 6 segmen berdasarkan lebar saluran Kali BSK. Karena crossing tol ini dana hibah, jika tidak dilaksanakan maka kami akan kesulitan mendapatkan anggaran Rp 40 miliar,” ungkap Arief.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro permasalahan kali, DPRD Kota Bekasi sebetulnya telah membuat peraturan daerah (Perda) mengenai sistem drainase nomor 2 tahun 2020. Dengan dari anggaran yang disepakati oleh Anggota Dewan dan Pemerintah Kota Bekasi terdapat sebanyak 4 triliun rupiah, Dana itu disiapkan untuk membenahi kali yang ada di kabupaten/kota Bekasi.

“Masalahnya disini belum terintegasi dan terpadu sehingga kita sudah membuat perda yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan banjir,” ujar dia.

Kontributor: Denny Arya Putra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini