Polemik TPST Bantargebang di Kota Bekasi, Untung atau Rugi?

infobekasi.co.id – TPST Bantargebang masih menjadi polemik di Kota Bekasi. Oleh karenanya, pada Jumat (03/11) lalu dibukalah diskusi publik yang membahas persoalan ini di Kedai Kopi Prambanan, Rawalumbu, Bekasi.

Bagong, selaku aktivis warga bekasi yang telah lama mempelajari TPST Bantar gebang mengungkapkan keresahan hatinya, sebab sampah di TPST Bantargebang kian menumpuk dan merugikan warga sekitar.

“Lahan-lahan pemukiman semakin menipis, karena sampah tidak diolah jadi perlu lahan terus. TPST Bantargebang (pun) perlu lahan di sumur batu dan ciketing udik,” ucap Bagong pada Jumat (03/11/2023).

Tidak hanya bau sampah yang menyengat, air sumur milik masyarakat juga kini telah tercemar yang mengakibatkan PH air menjadi buruk.

“Jadi warga sana itu banyak terganggu minumnya sama air mineral, dan isi ulang maupun yang asli. Jadi isi ulang itu mungkin harganya Rp. 5000 sampai Rp. 6000 per liter kalau yang asli itu Rp 18.000 – Rp 20.000 ribu. Jadi, satu keluarga itu bisa 3-4 galon. Uang habis beli buat air minum,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yudianto mengatakan sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dalam sehari mencapai 7000 sampai 7200 ton. Sedangkan kapasitas yang ada sejauh ini kurang lebih sebesar 110 hektar, bahkan sudah digunakan selama 34 tahun.

Lebih lanjut, Yudianto mengungkap akan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dengan mendongkrak jumlah kompensasi yang diberikan yang mulanya 120 persen akan dinaikan perkaliannya menjadi 150 persen.

“Ya sampai saat ini hitungannya masih 120 persen perkaliannya, kita perjuangkan untuk tahun 2024 itu 150 persen perkaliannya. Sehingga otomatis dari sekarang kompensasi Rp 360 M dengan itungan 120 persen itu kemungkinan pada posisi ditahun depan bisa menjadi angka Rp 400-an M lebih,” ujar Yudianto kepada wartawan pada Jumat, (03/11/2023).

Adanya TPST Bantargebang ini tidak hanya perihal dana jumlah kompensasi, dana mitra kerjasama pun turut dihadirkan sejauh ini. Diketahui pada tahun 2020 Pemprov DKI menyalurkan dana mitra kerjasama untuk pembangunan fly over di Jalan Cipendawa dan Jalan Cut Mutia.

“Itu merupakan bagian dari mitra kerjasama. Jadi dana kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI. Jadi jika hanya kompensasi itu untuk bantargebang saja, tapi juga kala ketika dana mitra kerjasama itu bisa meluas terkait dengan penunjang-penunjang urusan persoalan sampah yang ada di TPA Bantargebang. Itu nanti kita rancang, kita usahakan untuk seperti itu kembali, dengan nilai agak lumayan dengan pembangunan flyover mungkin hampir Rp 300-an M,” jelasnya.

Disisi lain adanya proyek Pembangkit Tenaga Listrik Sampah (PLTSa), memperparah dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Bahaya kesehatan terus mengintai masyarakat sekitar TPST tersebut. Sebelumnya, Bagong merinci alasan sampah di TPST Bantargebang terus menumpuk adalah sulitnya mereduksi sampah.

“Jadi kesalahan kita adalah tidak menggunakan teknologi yang mampu mereduksi sampah 80-90 persen. Makanya sampah numpuk terus. Pertambahan kita adalah 2,2 sampai 2,7 ton pertahun. Sampah numpuk di bantargebang itu baru dibantargebang,” tegasnya.

Lalu, bagaimana nasib keberlangsungan hidup warga sekitar Bantargebang jika hal ini terus dilanjutnya? Apakah ada kata untung dalam kompensasi yang diberikan?

Reporter Magang : Zahara, Aleisa, Amalia, Tari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini