Infobekasi.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan kesiapannya untuk mengevaluasi dan mendorong kebijakan yang pro-rakyat.
Pernyataan ini ia sampaikan setelah DPRD Kota Bekasi menerima aspirasi dari kelompok massa mahasiswa yang berunjuk rasa pada Senin, 1 September 2025 kemarin.
“Kita bersepakat bahwa kita harus tetap menjaga Kota Bekasi. Delapan tuntutan yang disampaikan oleh mereka akan menjadi bahan evaluasi bagi kami di DPRD dan Pemkot Bekasi,” kata Latu kepada wartawan.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan di tingkat pusat. Maka, analisis dan evaluasi sangat perlu dilakukan, khususnya dalam penerapan kebijakan yang pro-rakyat.
“Ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipungkiri, semua ini berasal dari kebijakan pusat, sehingga efeknya sampai ke kota dan kabupaten,” ucapnya.
Eskalasi massa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Bekasi, harus menjadi momen perenungan bersama.
“Ini tidak bisa kita abaikan, sehingga kita harus mengadvokasi aspirasi masyarakat dan merasakannya,” tutur Latu. Aspirasi warga dan mahasiswa mengenai delapan tuntutan menjadi amanat penting dan PR besar yang perlu dikerjakan.
“Kita punya PR terkait lapangan pekerjaan, kesehatan, atau hal-hal yang memang bisa kita dukung dengan kebijakan,” ucapnya. (ADV/Fahmi).
Editor: DR
