Infobekasi.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan sirkular.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia dengan lebih dari 125 jenis yang tersebar di seluruh Nusantara, menempatkan negara ini di peringkat ketiga secara global. Namun, pemanfaatan bambu saat ini masih didominasi metode konvensional sehingga belum menghasilkan nilai tambah yang optimal.
“Kami mendukung penguatan industri hilir bambu, khususnya untuk bahan konstruksi, furnitur, dan produk bernilai tambah lainnya seperti pangan fungsional. Bambu juga menjadi alternatif substitusi kayu yang kuat, lentur, dan lebih tahan guncangan gempa dibanding material konvensional,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (3/1) lalu.
Sekedar informasi, pengembangan bambu telah menjadi program lintas kementerian berdasarkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu-Hilir sejak 2022. Kemenperin kini tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu yang mencakup agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, dan pusat logistik bambu.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan, bahwa industri bambu memiliki peluang besar di berbagai sektor, dengan permintaan global yang terus meningkat.
“Permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, namun kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Di pasar domestik, permintaan juga tinggi terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata,” jelasnya.
Bangunan berbasis bambu memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi dan investasinya lebih efisien, dengan Break Even Point (BEP) hanya sekitar 3 tahun dibanding konstruksi beton membutuhkan 6-7 tahun.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang telah dilaksanakan di Bali pada 2025 dengan sistem 70 persen praktik dan 30 persen teori. Program ini akan menghasilkan SDM bambu bersertifikat, dengan silabus yang akan dijadikan dasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.
Kemenperin juga melihat potensi Bangli sebagai pusat logistik bambu dan akan mengembangkan ekosistem serupa di Yogyakarta. Melalui langkah-langkah ini, pihaknya optimis industri bambu nasional dapat bersaing di pasar global dan mendukung ketahanan pangan serta pembangunan berkelanjutan.
Editor: Dede R
