Info Bekasi.co.id – Bagi masyarakat Kota Bekasi, nama Jalan Ir. H. Juanda tentu sudah tidak asing lagi. Jalan arteri sekunder yang membentang di jantung kota ini merupakan urat nadi utama transportasi, pusat perdagangan, serta kawasan pemerintahan daerah Kota Bekasi.

Jalur legendaris ini melintasi berbagai fasilitas publik vital, mulai dari Stasiun Bekasi, Markas Polres Metro Bekasi Kota, hingga kawasan Pasar Baru Bekasi. Namun, siapakah sebenarnya sosok di balik nama besar yang melekat erat pada jalan utama ini?.

Penyematan nama tersebut bukanlah tanpa makna, melainkan bentuk penghormatan tertinggi kepada Ir. H. Raden Djuanda Kartawidjaja, Pahlawan Nasional sekaligus Perdana Menteri Indonesia ke‑11 dan sekaligus yang terakhir, yang menjabat pada periode 1957-1959.

Lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911, Djuanda tumbuh dalam lingkungan keluarga pendidik. Ia menempuh pendidikan teknik sipil dengan spesialisasi bidang jalan dan pengairan di Technische Hoogeschool te Bandoeng, kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus pada tahun 1933.

Keahlian dan kecerdasannya di bidang teknis membuat Presiden Soekarno mempercayainya untuk masuk ke jajaran kabinet setelah Indonesia merdeka. Kalangan pers saat itu bahkan menjulukinya sebagai “Menteri Maraton”, berkat dedikasi luar biasa, Ia tercatat menjabat sebagai menteri sebanyak 17 kali secara berkelanjutan dalam berbagai kabinet, mencakup jabatan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga Menteri Keuangan.

Sumbangsih terbesar Ir. H. Djuanda bagi bangsa ini tercatat pada 13 Desember 1957, saat dirinya mencetuskan Deklarasi Djuanda. Sebelumnya, wilayah laut Indonesia masih mengikuti aturan warisan kolonial yang membatasi laut teritorial hanya sejauh tiga mil laut dari garis pantai.

Akibatnya, perairan di antara pulau‑pulau dianggap sebagai laut bebas yang boleh dilalui kapal militer asing secara bebas, sehingga mengancam kedaulatan negara. Melalui deklarasi tersebut, ditegaskan bahwa seluruh perairan yang menghubungkan pulau‑pulau di kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan NKRI.

Berkat langkah diplomatik berani ini, wilayah Indonesia bertambah luas hingga 2,5 kali lipat tanpa pertumpahan darah. Pengakuan ini kemudian diakui dunia internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang menetapkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Setelah Ia meinggal pada 7 November 1963, pemerintah mengabadikan namanya pada berbagai infrastruktur jalan di seluruh Indonesia, baik jalan nasional maupun daerah.

Di Kota Bekasi, pemilihan nama Jalan Ir. H. Juanda bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki keterikatan makna dan fungsi yang kuat. Sebagai insinyur teknik sipil spesialis jalan dan mantan Menteri Perhubungan, nama Ir. H. Juanda dinilai sangat tepat disematkan pada salah satu jalur vital yang kini menjadi urat nadi pergerakan logistik dan transportasi di wilayah Kota Bekasi.

Ketika pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan dari Jatinegara pada tahun 1960, kawasan Jalan Ir. H. Juanda ini langsung dirancang sebagai pusat pelayanan publik utama. Di sini berdiri kantor bupati kala itu, yang kini menjadi kawasan Kantor Walikota lama beserta fasilitas publik sekitarnya.

Hingga saat ini, Jalan Ir. H. Juanda tetap menjadi salah satu koridor paling sibuk di Kota Bekasi. Per Juli 2026, pengerjaan fisik pengecoran jalan sedang dikebut secara intensif. Sementara itu, para pedagang pasar tumpah telah resmi dipindahkan ke lantai atap bangunan Pasar Baru Bekasi. Langkah ini diambil Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama puluhan tahun menjadi keluhan warga akibat kemacetan kronis.

Wajah jalan bersejarah ini pun terus ditata secara masif, demi meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat sekaligus mempertahankan nilai estetika Kota Bekasi.

Data: Dilansir dari berbagai sumber

(Ded)