Infobekasi.co.id – Ada satu kalimat yang sering saya dengar dari mahasiswa asal Bekasi ketika ditanya dari mana mereka berasal: “Bekasi, deket Jakarta.” Bukan “Bekasi, Jawa Barat.” Bukan pula menyebut kecamatan atau ciri khas kotanya sendiri.

Identitas kewilayahan mereka langsung dirujuk lewat jaraknya dengan kota lain. Kalimat sederhana itu, bagi saya, adalah data kualitatif yang jauh lebih jujur ketimbang angka-angka PDRB. Ia memperlihatkan, bahwa jauh sebelum data statistik membuktikannya, penduduk Bekasi sendiri sudah menempatkan Jakarta sebagai koordinat utama untuk menjelaskan siapa mereka.

Angka-angka BPS yang saya baca (Bekasi dalam Angka 2025) sebelumnya memang menunjukkan pola itu dengan gamblang: sektor transportasi dan pergudangan tumbuh nyaris dua kali lebih cepat dari rata-rata ekonomi kota dengan kepadatan penduduk memuncak justru di kecamatan yang paling dekat perbatasan Jakarta.

Selain itu, hampir tidak ada jejak data resmi tentang berapa banyak warga Bekasi yang setiap pagi menyeberang batas kota untuk bekerja. Tapi angka-angka itu, sejujurnya, hanya bayangan dari sesuatu yang jauh lebih hidup: cara warga membangun rutinitas, keluarga, aspirasi kelas, bahkan rasa memiliki terhadap kotanya sendiri, semua ditarik dan dibentuk ulang oleh gravitasi Jakarta.

Kota yang Hidup dalam Jeda

Yang paling menonjol dari relasi Jakarta-Bekasi, menurut saya, bukan soal ekonomi makro, melainkan soal waktu yang dirampas. Warga Bekasi yang bekerja di Jakarta dan jumlahnya, meski tak tercatat resmi, jelas sangat besar menjalani kehidupan sosial dalam “jeda”: dua sampai tiga jam di jalan setiap hari, terjebak di antara dua kota yang tidak sepenuhnya mengakui mereka.

Di Jakarta, mereka adalah pekerja pendatang harian yang pulang begitu jam kerja usai. Di Bekasi mereka adalah penghuni yang sebagian besar energi sosialnya sudah habis di jalan sebelum sempat berinteraksi dengan tetangga, terlibat kegiatan RT, atau membangun ikatan komunitas lokal.

Inilah yang oleh sosiolog perkotaan sering disebut sebagai pelemahan modal sosial di wilayah fringe: bukan karena warganya tidak peduli, tapi karena struktur ruang-waktu kehidupan mereka tidak menyisakan ruang untuk itu.

Kepadatan penduduk tertinggi di Bekasi Barat dan Bekasi Utara, dua kecamatan yang langsung bertetangga dengan Jakarta, semestinya dibaca bukan sekadar sebagai statistik demografi, tetapi sebagai jejak dari ribuan keputusan personal serupa: memilih tinggal sedekat mungkin dengan batas kota demi memangkas waktu tempuh, meski itu berarti hidup berdesakan. Kepadatan itu adalah harga yang dibayar warga untuk tetap bisa “menggapai” Jakarta tanpa benar-benar tinggal di dalamnya.

Ironi Kemakmuran yang Menular, Bukan Ditanam

Bagian yang menurut saya paling menggelitik untuk direnungkan adalah fakta bahwa Bekasi termasuk kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di Jawa Barat, dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan terus menurun. Sepintas ini kabar baik. Tapi mari kita bertanya secara sosiologis: kesejahteraan macam apa yang sedang kita ukur di sini?.

Saya menduga kuat, dan ini layak menjadi agenda riset lanjutan,  bahwa sebagian besar “kesejahteraan” Bekasi sesungguhnya adalah kesejahteraan yang ditumpangkan, bukan ditanam.

Anak-anak Bekasi bersekolah di universitas-universitas Jakarta. Keluarga Bekasi berobat ke rumah sakit rujukan Jakarta untuk kasus serius. Pendapatan rumah tangga terbesar berasal dari upah yang dihasilkan di Jakarta, dibelanjakan sebagian di Jakarta pula, dan hanya “dibawa pulang” sisanya ke Bekasi dalam bentuk cicilan rumah dan konsumsi harian.

Kalau benar demikian, maka IPM tinggi Bekasi bukan bukti keberhasilan pembangunan lokal yang genuine, melainkan indikator keberhasilan strategi bertahan hidup penduduknya dalam memanfaatkan infrastruktur kota tetangga. Ini bentuk kesejahteraan yang rapuh: begitu akses ke Jakarta terganggu, macet makin parah, biaya transportasi naik, atau kebijakan pembatasan mobilitas diberlakukan, fondasi kesejahteraan itu bisa goyah lebih cepat dari yang terlihat di angka.

Fringe-nya-Fringe: Ketika Bekasi Mendesak Dirinya Sendiri

Temuan yang paling menarik, perhatian saya secara sosiologis justru bukan soal Bekasi-Jakarta, melainkan soal Bekasi-Bekasi. Pertumbuhan penduduk tercepat di kota ini terjadi bukan di kecamatan yang paling dekat Jakarta, melainkan di kecamatan yang paling jauh,  Mustikajaya, Jatiasih, Jatisampurna. Gejala ini menyingkapkan sesuatu yang lebih rumit dari sekadar “Jakarta menekan Bekasi”: tekanan itu, setelah mendarat di Bekasi utara-barat yang sudah jenuh dan mahal, kini memantul lagi ke pinggiran Bekasi sendiri.

Ini pola yang secara sosiologis pantas disebut sebagai reproduksi ketimpangan spasial secara berjenjang. Warga kelas menengah-bawah yang tersingkir dari kepadatan dan harga lahan Bekasi Barat-Utara, tidak kembali ke Jakarta (mustahil, karena biaya hidup di sana jauh lebih tinggi), tetapi bergerak lebih jauh lagi ke pinggiran kota mereka sendiri.

Dengan kata lain, Bekasi sedang memproduksi fringe-nya sendiri di dalam tubuhnya, sebuah pinggiran dari pinggiran. Jika logika ini terus berlanjut, generasi berikutnya dari warga Jatiasih atau Mustikajaya mungkin akan menjalani nasib serupa dengan apa yang dulu dialami warga Bekasi Barat: didesak lebih jauh lagi, ke Kabupaten Bekasi atau bahkan ke Kabupaten Bogor sisi utara. Jakarta, dalam pengertian ini, tidak hanya mendesak Bekasi, Ia menciptakan mekanisme yang membuat Bekasi mendesak dirinya sendiri.

Bukan Sekadar Kota Tidur, tapi Kota yang Kehilangan Wacana tentang Dirinya

Kalau saya boleh menarik satu benang merah reflektif dari semua ini: masalah terbesar Bekasi bukanlah ketergantungan ekonominya pada Jakarta, itu kenyataan struktural yang niscaya dihadapi hampir semua kota fringe metropolitan mana pun di dunia. Masalah yang lebih dalam adalah hilangnya ruang wacana publik tentang Bekasi sebagai entitas sosial yang berdiri sendiri.

Ketika sebagian besar energi warganya tersedot untuk “menjangkau Jakarta”, siapa yang punya waktu dan kapasitas untuk memikirkan, memperdebatkan, dan membangun narasi kolektif tentang Bekasi itu sendiri, sejarahnya, identitas budayanya, arah pembangunannya yang otonom?.

Jakarta memang sangat menentukan Bekasi, dan data mengonfirmasi itu dengan telak. Tapi arus balik dari Bekasi ke Jakarta, meski secara ekonomi dan politik memang jauh lebih kecil, sesungguhnya ada, hanya berwujud sesuatu yang sulit diukur PDRB: jutaan jam kerja harian, tenaga produktif yang menopang industri dan jasa Jakarta setiap pagi, dan populasi cadangan tenaga kerja murah yang membuat Jakarta bisa terus tumbuh tanpa harus menanggung beban penuh biaya sosial pertumbuhannya sendiri.

Dalam pengertian itu, Bekasi bukan sekadar penerima pasif limpahan Jakarta. Ia adalah penopang diam-diam yang keberadaannya jarang diakui secara setara, dan barangkali di situlah, secara sosiologis, ironi paling besar dari relasi kedua kota ini bersemayam: yang menopang justru yang paling jarang didengar suaranya.

Penulis :Tantan Hermansah

Redaktur: Deros/infobekasi