Skip to content

Laut Merah dan Dilema Mesir: Membela Terusan Suez di Tengah Bayang Perang

Infobekasi.co.id – “Mesir tidak akan membiarkan keamanan Arab Saudi terancam. Karena itu saya meminta parlemen bersidang untuk mengesahkan dukungan ini.” Demikian Presiden Abdel Fattah al-Sisi berbicara di hadapan lulusan Akademi Militer, sehari setelah Ia meminta parlemen mengesahkan pengerahan bantuan militer ke luar negeri, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Pernyataan itu bukan retorika biasa. Ia menandai perubahan arah politik luar negeri Mesir yang selama puluhan tahun menghindari perang orang lain, sebuah kehati-hatian yang lahir dari luka Yaman pada 1960-an ketika Nasser mengirim puluhan ribu tentara dan pulang dengan kekalahan mahal. Karena itu, saat Mecca Joint Defence Agreement diteken Agustus 2026 oleh Saudi, Turki, dan Pakistan, Kairo memilih berdiri di pinggir lapangan. Kini, melalui Dewan Pertahanan Nasional pada 18 Oktober 2026, al-Sisi memutuskan memberi dukungan militer defensif kepada Riyadh melawan milisi Houthi.

Perubahan itu bukan romantisme persaudaraan Arab, melainkan kalkulasi dingin. Serangan Houthi terhadap infrastruktur, fasilitas energi, dan bandara Saudi, serta upaya menguasai pulau-pulau di Laut Merah, mengancam navigasi di Selat Bab al-Mandab. Bagi Riyadh, jalur itu adalah urat nadi ekspor minyak. Bagi Kairo, jalur itu adalah sumber devisa dari Terusan Suez. Dan devisa itu sedang berdarah.

Pendapatan Suez pada tahun fiskal 2025/2026 hanya mencapai 4,67 miliar dolar, naik 23 persen dari tahun sebelumnya, tetapi masih jauh di bawah rekor sekitar 10,25 miliar dolar pada 2023 sebelum serangan Houthi memaksa kapal-kapal memutar melalui Cape of Good Hope (Afrika Selatan). Kehilangan miliaran dolar itu terjadi tepat ketika defisit transaksi berjalan melebar menjadi 22,5 miliar dolar dan utang luar negeri mencapai 164,8 miliar dolar. Mendukung Riyadh, dengan demikian, berarti membela dapur rakyat sendiri.

Namun keberanian ini mengandung jebakan. Bantuan pertahanan udara dan formasi jet tempur beserta krunya memang bersifat defensif di atas kertas, tetapi dalam perang garis antara defensif dan ofensif mudah kabur. Satu kesalahan tembak bisa menyeret Mesir ke konflik yang tidak pernah ia inginkan. Al-Sisi tampak sadar akan risiko itu. Bersamaan dengan janji dukungan militer, Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Baghdad untuk membahas de-eskalasi dan mencari jalan keluar diplomatik. Satu tangan memegang senjata, tangan lain memegang pena.

Profesor Ayman Shabana dari Universitas Kairo berargumen bahwa diplomasi memang mampu memberikan solusi paling ideal, tetapi para negosiator harus bernegosiasi dari posisi yang kuat. Dukungan Mesir kepada Saudi, katanya, justru memperkuat posisi Riyadh di meja perundingan.

Logika ini masuk akal, tetapi mengandung jebakan: semakin kuat posisi militer, semakin besar godaan untuk tidak bernegosiasi sama sekali. Sejarah penuh contoh ketika kekuatan militer yang dikirim untuk mendukung diplomasi justru menjadi alasan memperpanjang perang. Apalagi keputusan ini datang saat kerangka keamanan regional sedang dirumuskan ulang, ketika komitmen Amerika Serikat terhadap peran tradisionalnya sebagai penjamin keamanan Teluk tampak goyah, dan seruan untuk membentuk kekuatan Arab bersatu kembali menguat.

Mesir berada di persimpangan. Ekonomi yang rapuh dan ancaman Houthi yang semakin berani memaksa Kairo berhenti bersembunyi di balik sikap hati-hati yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tetapi keberanian militer selalu punya biaya yang tidak selalu tampak dalam anggaran pertahanan: ketegangan domestik, isolasi diplomatik, atau keterlibatan berkepanjangan yang menguras sumber daya.

Kairo pernah belajar itu di Yaman enam dekade lalu. Kini, di Laut Merah, ia mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa berani tanpa gegabah masih mungkin. Sebab keberanian tanpa perhitungan bukanlah keberanian, melainkan petualangan. Dan petualangan, seperti yang diajarkan sejarah kepada Kairo, selalu berakhir dengan tagihan yang harus dibayar generasi berikutnya.

Penulis : Inayatullah A. Hasyim
(Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI)

Editor: Ded

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *