Bantargebang – Komisi A DPRD Kota Bekasi bersama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Di lokasi tersebut, Komisi A mendapati adanya sumur artesis dari Pemprov DKI yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Menurut pengakuan dari lurah setempat, di Sumurbatu memang ada 2 sumur artesis dan di Cikiwul ada 1. Namun permasalahannya sumur ini tidak berfungsi dengan baik, dimana harusnya sumur bisa melayani semua warga, tapi ini belum,” ujar ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata saat ditemui infobekasi.co.id usai sidak, Selasa (3/11).
Ariyanto menjelaskan, dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi dinyatakan bahwa pihak DKI wajib membuatkan sumur artesis bagi warga sekitar lokasi TPST Bantargebang sebagai sumber air bersih yang dialihkan langsung ke rumah-rumah warga.
“Namun, yang ada malah warga tidak teraliri dengan baik. Idealnya kan harus mampu melayani semua penduduk. Jadi pembangunan sumurnya benar ada, tapi untuk pengaliran ke rumah-rumah itu warga yang inisiatif sendiri pasang pipa,” kata dia.
Selain permasalahan air dari sumur artesis yang tidak teraliri dengan baik, DPRD Kota Bekasi juga tidak menemuan adanya buffer zone di area TPST Bantargebang.
“Untuk bufferzone juga belum ada. Baru tanaman-tanaman di pinggiran tpst aja. Itu kan tidak bisa menanggulangi bau yang mencemari udara,” ucapnya.
Kedepan, DPRD Kota Bekasi akan tetap meminta keterangan dari pihak Pemprov DKI terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan di TPST Bantargebang.
“Semua masih dalam proses. Pada saatnya apabila komisi A sudah selesai melakkukan evaluasi, maka kita akan minta penjelasan dan keterangan dari pemprov DKI. Ini kan Sistem kesepakatannya bipatrit, antara kepala daerah kedua belah pihak. Sementara, pengawasan terhadap pengelola adalah DKI. kalau semua sudah siap, kami akan undang,” pungkas Ariyanto.
Sementara itu, seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi TPST Bantargebang, Nuryadi, mengaku bahwa hingga hari ini dirinya belum menikati air bersih hasil aliran dari Sumur Artesis milik DKI jakarta. Sementara untuk kebutuhan air minum dan masak haarus menggunakan air galon.
“Kami diberi dana kompensasi 200ribu per tiga bulan. Tapi untuk air kami harus beli air galon yang bisa menghabiskan 20 ribu sehari,” tandas Nuryadi.(Sel)
