BEKASI SELATAN – Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Andri, mengungkapkan bahwa diperluasnya trayek Transjakarta (Transjabodetabek) ke Bekasi, selain sebagai program kebijakan pemerintah pusat dalam membangun transportasi DKI yang terintegrasi, juga sebagai potensi mengurangi dampak kemacetan.
“Karena kita kan belum bisa membatasi kepemilikan kendaraan. Jadi kita coba tekan dan alihkan kendaraan, hingga target kita 60 persen mobilitas masyarakat melakukan aktivitas dengan angkutan umum,” kata Andri kepada awak media dalam konferensi pers, yang diadakan di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (25/04).
Sejauh ini, kata dia, angka partisipasi masyarakat dalam mengurangi kemacetan dengan berpindah ke angkutan umum masih jauh dari target, yaitu baru berkisar 13 persen.
Kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknya mobilitas dari kendaraan pribadi di DKI Jakarta maupun Kota Bekasi sebagai kota penyanggah, berdampak pula pada tingginya biaya yang diperkirakan timbul akibat kemacetan yang terjadi.
“Biaya yang dtimbulkan dari kemacetan sangat tinggi. Sejauh ini berkisar Rp 150 trilyun dari kemacetan,” imbuhnya.
Dengan bantuan semua pihak, mulai dari Dishub Kota Bekasi, Organda, Satlantas, dan seluruh pihak, menurut Andri akan mampu mengatasi problematika kemacetan ini.
“Kalau semua pihak ikut berpartisipasi, pasti masalah ini bisa lebih baik,” pungkasnya. (Sel)
 ke Bekasi, selain sebagai program kebijakan pemerintah pusat dalam membangun transportasi DKI yang terintegrasi, juga sebagai potensi mengurangi dampak kemacetan.){kind=link}