Komisi IV DPPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Sisir Peserta BPJS Kesehatan

Infobekasi.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary meminta pemerintah menyisir warganya pemegang kartu jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaannya.

“Sampai dengan detik ini belum ada data valid,” kata Latu kepada Info Bekasi, Selasa (14/6/2022).

Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah, kata dia, capaian Universal health Coverage (UHC) di Kota Bekasi sudah 95,27 persen. Targetnya, kata dia, minimal 96 persen.

Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.468.448 jiwa, yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 2.351.621 jiwa.

Rinciannya pekerja penerima upah (PPU) terdiri dari ASN, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD sebanyak 1.029.770, sedangkan peserta dari penerima bantuan iuran APBN sebanyak 498.405.

Sementara itu, pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 477.815, penerima bantuan iuran dari APBD Kota Bekasi 285.087, dan terakhir bukan pekerja (BP) sebanyak 60.544.

Pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan penyisiran kepada warga dengan melibatkan pengurus RT dan RW. Dengan begitu, pemerintah bisa mudah mengidentifikasi masyarakat pemegang BPJS.

“Apakah ada yang menunggak atau tidak,” ucapnya.

Jika ada yang menunggak karena tidak mampu membayar iuran, kata dia, pemerintah bisa segera mengambil tindakan dengan mengalihkan kepesertaannya menjadi PBI APBD.

“Jadi status UHC-nya nanti jelas, tidak ada peserta nonaktif,” kata Latu. (adv-setwan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini