APINDO Kota Bekasi Tolak Permenaker UMP, Ini Alasannya

Infobekasi.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesian (APINDO) Kota Bekasi, mengeluhkan kebijakan Permenaker Nomor 18/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Peraturan tersebut dinilai memberatkan para pengusaha, terutama soal pembahasan kenaikan upah.

Hal itu beralasan, karena melalui peraturan kenaikan UMP tahun 2023 maksimal berkisar 10%. Meskipun, info terbaru besaran kenaikannya tidak wajib 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja ditiap daerah.
“Kegiatan ini mendadak kami lakukan, Karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya dan lain-lain. Sehingga pengusaha menuntut Apindo segera memberi informasi kepada semua perusahaan tentang sikap Apindo, mengenai kenaikan upah gila-gilan ini, yaitu sekitar 10%, menurut Kepmen 18/2022 dari sebelumnya sekitar 3%, menurut formula PP 36/2021,” tegas Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Farid mengatakan, adanya peraturan keputusan menteri tersebut yang secara tiba-tiba merubah rumusan perihal kenaikan upah yang sebelumnya menggunakan PP No.36 Tahun 2021 ke Permenaker Nomor 18/2022, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Farid menilai, banyak para pengusaha yang justru melakukan berbagai kebijakan, seperti PHK karyawan. Lantaran naiknya besaran upah, begitu pula mengurangi waktu kerja.
“Apindo berusaha agar kebijakan ini tidak terealisasi, tetapi ketika kebijakan upah pekerja jauh di atas prediksi pengusaha, seperti formula PP 36/2022. Maka sulit bagi Apindo mengirim kebijakan perusahaan yang bisa merugikan banyak pihak tersebut,” tandasnya.
Kontributor: Denny Arya Putra 
(drs)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini