Infobekasi.co.id – Wacana Kota Bekasi keluar dari Provinsi Jawa Barat kembali mencuat ke publik. Sejumlah opsi mencuat, mulai dari bergabung ke DKI Jakarta, menjadi bagian dari provinsi baru seperti Bogor Raya, hingga membentuk provinsi sendiri bernama Pakuan Bhagasasi. Wacana ini disebut sebagai upaya mendorong pelayanan publik lebih cepat dan merata.
Isu ini bukan hal baru, pada 2019, mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah menyatakan, bahwa Bekasi lebih cocok bergabung dengan DKI Jakarta, baik secara geografis, ekonomi, maupun budaya.
“Banyak warga Bekasi yang bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Secara pelayanan, DKI lebih unggul,” kata Pepen alias Rahmat Effendi saat itu.
Namun, wacana tersebut terbentur moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014. Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum memberikan lampu hijau bagi pemekaran atau perubahan batas wilayah administratif, termasuk Bekasi.
Tiga Opsi yang Mengemuka
1. Bergabung ke DKI Jakarta
Wacana ini muncul karena letak Bekasi berbatasan langsung dengan ibu kota. Banyak warga Bekasi yang menggantungkan hidupnya di Jakarta. Namun, Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, menolak tegas gagasan tersebut dan menyebutnya tidak rasional.
2. Gabung Provinsi Bogor Raya
Sejumlah tokoh mengusulkan pembentukan Provinsi Bogor Raya yang terdiri dari Bekasi, Bogor, Depok, Sukabumi, dan Cianjur. Provinsi ini dinilai memiliki jumlah penduduk yang besar dan ekonomi kuat. Dengan luas wilayah yang cukup dan populasi lebih dari 20 juta jiwa, provinsi baru ini dianggap mampu berdiri secara mandiri.
3. Membentuk Provinsi Pakuan Bhagasasi
Opsi ketiga adalah menjadikan Bekasi sebagai pusat provinsi baru bernama Pakuan Bhagasasi. Usulan ini muncul dari berbagai tokoh masyarakat yang menilai Bekasi sudah cukup kuat dari sisi infrastruktur dan administratif untuk berdiri sebagai provinsi sendiri.
Pengamat dan Pemerintah Angkat Bicara
Pengamat tata pemerintahan dari Universitas Indonesia, Widi Nugroho, menilai wacana pemisahan Bekasi dari Jawa Barat muncul karena persepsi publik bahwa pembangunan di Jawa Barat lebih fokus ke wilayah barat seperti Bandung dan sekitarnya.
“Ada kecemburuan wilayah. Warga merasa diabaikan,” nilai Widi.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat menyatakan bahwa pemekaran seharusnya fokus pada pembentukan kabupaten/kota baru (pemekaran tingkat II), bukan pemisahan wilayah provinsi.
“Daripada membuat provinsi baru, lebih baik memekarkan kabupaten di Bekasi agar pelayanan lebih dekat ke masyarakat,” kata Ridwan Kamil sewaktu menjabat Gubernur Jabar waktu lalu.
Status Wacana Hingga Kini
Hingga pertengahan Juni 2025, wacana ini masih sebatas diskusi publik dan belum masuk dalam pembahasan resmi di tingkat DPR atau pemerintah pusat. Moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat masih menjadi penghalang utama.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri masih belum mengubah sikapnya soal pemekaran daerah. Fokus saat ini lebih pada penataan administrasi dan peningkatan pelayanan di daerah yang sudah ada.
