infobekasi.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Polres Metro Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim investasi dan memberantas premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Penegasan ini disampaikan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama ormas se-Kabupaten Bekasi di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab, Cikarang Pusat, Selasa (27/05/2025) lalu.
“Organisasi kemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat Bekasi yang harus kita ajak bicara dan rangkul. Tapi bila ada yang menyimpang dan melanggar aturan, kami akan tindak tegas,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah sebagai syarat utama untuk mendukung iklim investasi.
Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bekasi tidak bisa hanya mengandalkan Bupati dan Wakil Bupati, melainkan harus melibatkan semua pihak, termasuk ormas.
“Kita perlu forum komunikasi lintas ormas dan elemen masyarakat agar penataan pasar, ketertiban umum, hingga keamanan bisa menyentuh akar persoalan,” jelas Ade Kunang.
Pernyataan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Kapolda Jawa Barat mengenai pemberantasan premanisme yang menghambat investasi di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Mustofa, mengungkapkan bahwa Operasi Berantas Jaya yang berlangsung hingga 24 Mei 2025 telah memproses ratusan oknum. Sebanyak 180 orang menjalani pembinaan, dan sekitar 20 orang lainnya diproses hukum karena terindikasi melakukan pemerasan, intimidasi, serta aktivitas mengganggu kenyamanan dunia usaha.
“Sebagian besar dari mereka terafiliasi dengan ormas tertentu dan terbukti melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha, dengan nominal bervariasi, bahkan hingga jutaan rupiah,” jelas Kombes Mustofa.
Ia mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha, agar tidak ragu melapor bila mengalami pemerasan atau intimidasi. Kapolres menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan para pelapor.
“Saya jamin keamanan dan kerahasiaan pelapor. Jangan takut, kami akan tindak tegas,” tegasnya.
FGD yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan ormas, tokoh masyarakat, LSM, serta aparat legislatif dan TNI.
Kegiatan ditutup dengan deklarasi bersama dari ormas untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung percepatan pembangunan daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Editor : Deros / infobekasi
#PemkabBekasi #Ormas #masukinfobekasi
source:bekasikab.go.id
