Simplifikasi 43 Perizinan di Kota Bekasi Sudah Sampai Tahap Verifikasi

Lintong Dianto PutraBEKASI TIMUR – Setelah dilakukan pembahasan simplifikasi (penyederhanaan) perizinan bersama SKPD selama beberapa hari berturut-turut, dari 24 Mei hingga 6 Juni, saat ini empat puluh tiga perizinan di Kota Bekasi sudah sampai tahap verifikasi.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang 2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, saat dihubungi infobekasi.co.id, Selasa (07/06).

“Saat ini sedang diverifikasi oleh bagian organisasi BPPT. Per 6 Juni kemarin sudah selesai pembahasan simplifikasi dengan 14 SKPD terkait, jadi setelah itu dilakukan verifikasi,” ujar Lintong.

Lanjut dia, ke-14 SKPD yang dilibatkan dalam proses simplikasi itu ialah Dinas Tata Kota (Distako), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar), Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), Badan Pengelolaan Lingkunga Hidup (BPLH), kantor PMK, Badan Perencanaa Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, serta Satpol PP untuk tim teknis yang ada.

Lintong menjelaskan, bahwa nantinya program simplifikasi perizinan, yang juga termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-12 Presiden Republik Indonesia ini, akan segera disosialisasikan kepada masyarakat setelah finalisasi selesai, dan Standard Operational Procedure (SOP) telah dibuat.

“Karena harus dibuatkan SOP-nya terlebih dahulu. Dan regulasinya juga harus banyak direvisi, setelah itu semua dilakukan, baru disosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Simplifikasi yang merupakan penyederhanaan persyaratan dan proses dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat ini, kata Lintong, direncanakan akan dapat mulai diberlakukan juga tahun ini, setelah seluruh proses penyederhanaan itu selesai.

“Jika perintah pimpinan harus secepatnya, artinya tahun ini. Karena pelayanan masyarakat harus ada kepastian hukum. Namun mungkin seperti kita tau, proses simplifikasi ini tidak se-sederhana yang kita bayangkan. Untuk merevisi Perda dan aturan lain disesuaikan dengan aturan pusat, tentu memerlukan waktu,” kata Lintong. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini