BEKASI TIMUR – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PPP, Solihin menegaskan bahwa segala bentuk dukungan maupun pencabutan dukungan PPP dari Panitia Khusus (Pansus) penertiban bangunan liar, baginya tidak penting.
Hal ini diungkapkannya saat dihubungi infobekasi.co.id menanggapi perihal pencabutan dukungan PPP dari pansus bangunan liar, Selasa (22/11).
“Masalah mendukung tidak mendukung itu urusan kesepuluh. Yang penting bukan masalah cabut atau mendukung tapi bagaimana warga yang terkena dampaknya itu diberi ganti rugi atau relokasi sesuai dengan uu yang ada,” ujar Solihin.
Menurutnya, dalam UU No 2 tahun 2012 dan PP No 24 Tahun 1997, tanah negara yang sudah ditempati oleh masyarakat selama 20 tahun itu harus diberi ganti rugi secara adil.
“Sikap PPP terhadap pansus penertiban ini di tengah-tengah, kami ingin memberi solusi kepada semua partai politik dan wali kota untuk diberikan relokasi. Karena berdasar Undang-Undang yang saya pahami itu. Tidak penting masalah dukung atau menolak buat PPP. Yang penting ganti ruginya. Saya nggak mau masalah ini dipolitisir,” paparnya.
Ia juga mengatakan bahwa telah meminta kepada pimpinan DPRD untuk mengundang Walikota Bekasi dan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan duduk bersama.
“Jadi PPP bukan bicara pansus menolak atau mendukung. Pandangan PPP tidak perlu itu. Namun bagaimana bukti nyata Pemkot dalam memberi ganti rugi, itu esensinya. Jangan sampai ini dipolitisir. Harusnya kita melihat secara objektif,” pungkasnya. (Sel)
