Elektrifikasi Pajak di Kota Bekasi Terancam Molor

Infobekasi.co.id – Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan pajak secara elektronik untuk mengantisipasi kebocoran. Sayangnya, sistem ini terancam molor karena regulasi yang dipakai mengatur belum masuk dalam rencana program legislasi daerah (prolegda) di DPRD pada tahun 2020.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang mengatakan, tahun depan lembaganya akan membahas 10 rancangan peraturan daerah (Raperda). Tapi, dari 10 bakal regulasi tersebut tak ada raperda yang fokus pada permasalahan pajak elektronik.

“Kami akan mendorong supaya eksekutif mengusulkan raperda tetang pajak elektronik,” kata Nico, Rabu, 4 Desember 2019.

Elektrifikasi pajak ini juga menjadi bagian dari catatan pada saat rapat paripurna pengesahan APBD 2020 senilai Rp 5,8 triliun. Catatan disebabkan karena proyeksi pendapatan tahun 2019 tak mencapai target hingga Rp 1 triliun. Pemerintah telah berkonsultasi kepada KPK, hasilnya diminta untuk membuat payung hukum penerapan pajak online.

Menurut Nico adanya penerapan pajak elektronik pencapaian pajak daerah bisa dimaksimalkan. Bahkan, ia menyebut minimal dapat tercapai 90 persen. Ia mencontohkan, di Kota Surabaya telah menerapkan pajak online sehingga capaian pendapatan juga maksimal.

“Jika usulan sudah ada, kita akan pelajari regulasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai salah satu daerah yang sudah menerapkan pajak online,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi mendapat penawaran penerapan pajak online dari sebuah perusahaan produsen aplikasi online PT Katya Putra. Aplikasi bernama ‘onpajak’ tersebut dapat dengan mudah didowload melalui playstore dan appstore.

Keunggulannya, sistem tersebut mampu menempatkan kontrol terbesar di tangan konsumen seperti di restoran, hotel, ataupun tempat hiburan sebagai salah satu sasaran target pendapatan.

Reporter: Putri P

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini